WARTEG DIPUNGLI

Penerapan pajak untuk warteg atau warung Tegal telah menjadi polemik didalam masyarakat Jakarta atau DKI. Asal-usulnya adalah kehendak Pemda DKI untuk menerapkan keputusan DPRD DKI tentang penerapan pajak bagi rumah makan seperti Warteg.

Yang menjadi heran bagi kita semua, katanya anggota DPRD adalah wakilnya rakyat. Termasuk rakyat kecil baik pengelola maupun pelanggan warteg atau warung-warung lainnya. Bukannya para anggota dewan terhormat itu membela pemilihnya, melainkan malah ingin terus membebani rakyatnya. Memangnya mau apalagi? Sedang Pemda dengan dalih ?harus? melaksanakan keputusan dewan, tanpa mikir jauh terus akan melaksanakan. Sepertinya tidak punya nurani lagi.

Ekonomi di Jakarta, termasuk gedung-gedung mewah, baik mal, kantor pemerintah, apartemen dan hotel, kawasan perumahan mewah, telah dibangun karena adanya tenaga atau kuli konstruksi yang penghasilannya ditekan. Mereka masih bisa hidup dan mempunyai tenaga berkat tukang makanan keliling, gerobak dorong dan warung-warung tempat mereka makan. Mereka terbatas mengeluarkan penghasilannya untuk makan dengan bujet 4000 ? 5000 rupiah, untuk sekali makan. Sekedar dapat nasi dengan telor atau nasi dengan sayur dan ikan asin. Warung-warung tenda disekitar gedung perkantoran kalau siang dipadati pegawai kantor yang mempunyai bujet makan siang sekitar 10 ribu rupiah. Supir dan tukang parkir mendapat layanan dari ibu-ibu yang berjualan disekitar pelataran parkir, termasuk di Bandara Cengkareng dan parkir timur Senayan. Keberadaan merekalah yang bisa menempatkan ekonomi Jakarta, bisa bersaing dengan kota-kota besar lainnya di Asia.

Dalam rubrik yang sama di harian ini, saya sudah beberapa kali menulis bahwa para pedagang tersebut tidak pernah terlepas dari ?pajak? berupa pungutan liar (pungli). Contohnya gerobak tahu yang mangkal di kolong jembatan layang Cibubur, harus mengeluarkan uang 100 ribu ssetiap minggu untuk ?keamanan? dan preman. Kalau dihitung setahun, maka pungutannya sudah melebihi 4 juta rupiah. Warteg Bahari, milik ibu Ati asal Pemalang,  yang berukuran 3X4 meter, dipinggiran kota, sewanya sekitar 500 ribu sebulan, iuran kebersihan dan keamanan 200 ribu, ?pajak? atau ?restribusi? atau apapun namanya tanpa tanda terima 200 ribu setiap bulan. Beberapa warung sejenis, seperti warteg, mempunyai paguyuban yang menyelesaiakan masalah ?pajak? dan ?restribusi? dengan yang ?berwewenag? atau ?berkuasa?.

Seharusnya para anggota dewan dan pemimpin di Pemda, turun kebawah dan bersama para stafnya untuk mencari makan siang di warung-warung disekitar kantornya. Jangan jauh-jauh, berjalanlah dibelakang gedung-gedung perkantoran di jalan Gatot Subroto, Sudirman dan Thamrin. Atau gang-gang sempit disekitar Menteng, Kuningan atau Kebayoran.

Para pedagang sudah muak dibebani ?pajak? dan ?pungutan? oleh yang ?berkuasa?. Bukankah kehidupan lapisan masyarakat bawah yang ingin diperbaiki? Seharusnya mereka dibebaskan dari segala pungli tersebut. Mengapa mereka justru yang akan dikenakan beban tambahan? Kalau pemerintah daerah memerlukan tambahan anggaran, bebankalah kepada restoran dan hotel mewah beserta pengunjungnya.

DPRD janganlah bekerja hanya sekedar melaksanakan peraturan dan demokrasi, dengan mangabaikan naluri, kearifan dan rasa keadilan. Berbagai keputusan dan peraturan yang membani masyarakat bawah, seperti pajak warung, bukan hanya tidunda melainkan harus dihilangkan. Semoga didengar!!!(rahardi@ramelan.com)

Dimuat di Harian Pos Kota tanggal 14 Desember 2010