BENCANA RAKYAT

Bencana alam kembali melanda tanah air tercinta. Banjir bandang Wasior, tsunami Mentawai, dan letusan Merapi. Kita tidak tahu apalagi Gusti Allah akan memberikan cobaan untuk bangsa ini.

Akibat dari bencana ini paling dirasakan oleh rakyat yang paling bawah. Yang hidup pas-pasan dari usahanya sebagai petani, peternak, nelayan dan pedagang kecil. Mereka semua adalah pelaku ekonomi rakyat di daerah-daerah terpencil, yang sering dilupakan keberadaanya. Tiba-tiba saja semua petinggi negara ini berlomba-lomba mengunjungi dan membantu mereka. Bendera partai menyertai berbagai bantuan. Menteri berlomba membawa sendiri bantuan agar kelihatan peduli. Mereka lupa bahwa perjalanannya dibiayai uang rakyat juga. Setiap kementrian, BUMN masing-masing menyampaikan bantuannya, yang sebetulnya juga uang rakyat. Mengapa tidak ada koordinasi, para petinggi negara sebaiknya  menyerahkan bantuan melalui institusi yang telah ada. Jangan menambah biaya buat perjalanan mereka sendiri.

Bencana masih terus bermunculan, bencana ulah manusia yang disebabkan para pemimpin yang menggunakan uang rakyat. Selain korupsi ternyata anggota DPR jalan-jalan ke luar negeri. Terserah apa yang mereka namakan, studi banding atau kunjungan kerja. Tetap saja tidak jelas tujuannya. Kita tidak tahu pentingnya pelaksanaan haji harus diawasi oleh DPR, dengan ikut ke Saudi Arabia. Ketidak percayaan, bukan saja antara rakyat dengan wakilnya, melainkan juga antara institusi publik.  Yang jelas mereka memakai uang rakyat, justru akan lebih bermanfaat uang tersebut untuk mengatasi bencana alam. Mereka tidak malu-malu menyatakan semuanya sudah dianggarkan dan direncanakan. Mengapa mereka tidak bisa mengendalikan dulu ambisinya melaksanakan perjalanan. Bencana tidak pernah direncanakan, penanganannyapun harus khusus dan segera. Wakil-wakil rakyat sudah tidak bisa membedakan antara yang mendesak dan yang penting. Maunya apa?

Bencana lain muncul dari siaran-siaran televisi. Korban bencana yang sedang menderita, makan pas-pasan, tidur di tenda-tenda darurat dengan tikar, kesehatan terganggu, tetapi mereka ?harus? menyaksikan tayangan televisi, iklan anak-anak dan orang tua melahap sosis, tayangan makan dan kegiatan masak yang menimbulkan air liur. Ditambah lagi tayangan penjualan rumah-rumah dan apartemen mewah dengan segala keistimewaannya. Kamar tidur dan tempat tidur yang maha mewah. Apakah tayangan-tayangan demikian tidak bisa diberhentikan dulu?

Dimanakah rasa kebersamaan kita dalam penderitaan. Tidak bisakah kita membatasi berbagai kegiatan kita yang berlebihan untuk berempati dengan masyarakat kita yang sedang menderita?

Berikanlah kewenangan kepada pimpinan daerah. Mereka bisa melaporkan live dari lokasi, kalau diperlukan oleh pusat. Teknologi sudah tersedia dan bisa dimanfaatkan.  Mereka yang berwewenang dapat mengambil keputusan di kantornya, tidak perlu setor muka di lapangan. Didalam keadaan darurat ini Presiden atau Menteri harus mengambil alih tanggung jawab atas pemakaian anggaran negara. Jangan lagi para petugas dilapangan takut memanfaatkan dana darurat karena khawatir dianggap melanggar peraturan sehingga berdampak penjara dikemudian hari. Kita dalam keadaan darurat. Janganlah menambah bencana untuk rakyat kita.

Marilah kita semua memanjatkan doa agar musibah ini dapat segera berakhir. Amin. (rahardi@ramelan.com)