RIBUT-RIBUT PREMIUM

Akhir-akhir ini pembicaraan mengenai pengurangan pemakaian bensin premium menjadi gunjingan lagi. Terutama adanya wacana yang ditujukan bagi sepeda motor. Walaupun untuk APBN 2010, DPR telah menyetujui kenaikan subsidi BBM menjadi 89,3 triliun rupiah. Disisi lain seorang menteri menyatakan bahwa pengurangan subsidi BBM, dimaksudkan untuk menambah anggaran bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Masya Allah, logikanya kemana? Bukankah melarang sepeda motor mempergunakan premium akan menambah kemiskinan?

Yang sangat janggal adalah wacana untuk melarang atau mengurangi pemakaian premium bagi kendaraan beroda dua atau sepeda motor. Apakah pemerintah tidak mengetahui fungsi dan keberadaan sepeda motor bagi rakyat di strata menengah kebawah. Kita semua menyadari betapa suasana lalulintas atau traffic di Jakarta yang sudah semerawut. Keberadaan sepeda motor yang malang melintang di semua sudut jalan, selap-selip diantara kendaraan sedan dan truk sudah sangat menyesakkan pengemudi lainnya. Mulai menyebalkan. Khususnya di pagi dan sore hari, persimpangan jalan di Jakarta sudah menjadi zona bebas undang-undang lalu lintas. Menurut beberapa sumber jumlah sepeda motor di Wilayah Polda Metro Jaya pada bulan Mei 2010 sudah melebihi 8 juta, setiap hari bertambah hampir 900 sepeda motor yang mendaftar. Jumlah sepeda motor ini sudah hampir sama dengan jumlah penduduk Jakarta. Apakah pertumbuhan semacam ini akan dibiarkan? Apa yang akan terjadi dengan lalulintas di Jakarta.

Pemerintah selalu melihat hanya dari sisi akibat sebuah kebijaksanaan yang diciptakannya sendiri. Sebetulnya yang harus dilihat adalah penyebabnya, kondisi lapangannya, atau peraturannya sendiri. Sepeda motor dibeli dan dipakai karena kebutuhan. Pemerintah memberikan berbagai ijin pemukiman, khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, semakin jauh dari kegiatan dan pusat ekonomi. Pembangunan pemukiman yang tidak diikuti dengan solusi transportasi, menambah kebutuhan akan transportasi praktis, yaitu sepeda motor. Pembangunan sistim transportasi pro rakyat, tidak akan selesai dalam waktu 2 atau 3 tahun. Seperti nasib monorel.

Harus dicari solusi lain dalam mengatasi transportasi Jakarta tanpa merugikan para pelaku ekonomi rakyat. Kalau cita-citanya hanya untuk mengurangi subsidi BBM, hilangkan saja premium. Karena kenyataannya kendaraan bermotor roda 4, lebih banyak mengkonsumsi bensin premium dibandingkan sepeda motor. Sebagai penggantinya bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas diberikan bantuan khusus. Atau SPBU premium hanya diperuntukkan bagi sepeda motor, dan dilarang bagi kendaraan bermotor lainnya.

Sepeda motor bagi sebagian besar pemakainya adalah alat yang vital untuk menunjang hidupnya. Alat transportaasi ke dan dari tempat kerja, atau sebagai alat produksi dalam perdagangan. Juga tidak kalah pentingnya sebagai alat angkutan umum perorangan ? ojek, yang mengisi kekurangan moda transportasi yang tidakdisediakan oleh pemerintah.

Pemerintah harus tegas dalam pemikirannya, mau mengurangi subsidi BBM dengan mengurangi pemakaian premium atau bermaksud mengurangi sepeda motor dari jalan raya? Tapi yang jelas jangan sampai pelaku ekonomi rakyat yang dirugikan. (rahardi@ramelan.com)