PEMBIARAN ATAU TOLERANSI

Minggu yang lalu Pos Kota bersama Polda Metro Jaya mengadakan seminar mengenai masalah kemacetan lalu-lintas di Jabodetabek. Memang masalahnya sangat kompleks. Banyaknya kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalan yang terbatas, menciptakan keadaan yang berdesak-desak, semrawut dan berbahaya.

Tiap hari beberapa siaran radio selalu memberitakan keadaan lalulintas, terutama kemacetan yang terjadi. Tetapi setiap hari kita mendengarkan dan merasakan kemacetan yang sama, sepertinya tidak ada usaha untuk memperbaiki.

Yang sering dipersalahkan adalah tidak adanya disiplin dari pengguna jalan, terutama sepeda motor, ojek, bajaj, angkot, metro mini, dan bis kota. Kesemua adalah jenis angkutan yang dibutuhkan para pelaku ekonomi rakyat. Memang perlu diakui bahwa angkutan umum, yang sangat kita perlukan, sering berkendara dan berhenti seenaknya. Sepanjang jalan sudah menjadi halte. Kadang-kadang metromini dan bis menurunkan penumpang ditengah jalan, ataupun di jalan tol, di. Tetapi faktanya semua dibiarkan saja oleh petugas. Walaupun para sopir atau kernet tetap harus menyediakan uang untuk ?mengamankan? pelanggarannya.

Tetapi mengapa mereka berbuat demikian. Ini adalah praktek bisnis biasa penawaran dan permintaan. Kalau semua penumpang, disiplin naik dan turun dari angkutan umum di halte atau terminal yang ditetapkan, mungkin merekapun hanya akan berhenti di tempat yang ditentukan. Tetapi pengguna angkutan umumpun menginginkan kemudahan dan kenyamanan, segan berjalan jauh di trotoar yang berlubang atau harus berjalan di jalan karena trotoar dipenuhi PKL.

PKL yang memadati trotoar dan sekitar halte, stasiun dan terminal mereka adalah pelaku ekonomi rakyat yang mencari sumber penghidupan. Merekapun mencari tempat yang paling strategis, dekat dengan pembeli. Disini juga berlaku praktek bisnis, ada pembeli ada penjual. Para PKL merasa sudah membayar ?uang keamanan?, berarti mempunyai hak walupun melanggar peraturan.

Jadi sebenarnya siapa yang bersalah? Apa letak halte dan terminal yang keliru? Para sopir selalu mengatakan ongkos mangkal diterminal menjadi mahal, ada biaya resmi dan ada biaya ?keamanan?. Di luar terminal hanya membayar biaya ?keamanan?.

Di beberapa lokasi dan ruas jalan, sering diadakan ?pasar kaget? yang diselenggarakan hanya pada hari-hari tertentu atau akhir pekan. Tidak ada yang mengeluh bahwa PKL berjualan sampai ditengah jalan. Masyarakatpun memanfaatkan keberadaan ?pasar kaget? ini. Satu toleransi yang diberikan oleh para pemimpin lokal yang ingin memberikan kesempatan bagi para pelaku ekonomi rakyat. Mereka berjualan dengan bebas pada hari-hari yang ditentukan. Patut disayangkan perhatian terhadap lingkungan belum menjadi tradisi. Mungkin syarat toleransi ini harus dikaitkan dengan keharusan mematuhi kebersihan.

Toleransi lainnya terjadi juga dalam angkutan umum, khususnya sekitar hari-hari raya besar. Toleransi diberikan bagi pengendara sepeda motor, jumlah penumpang untuk bis dan kereta api, sampai toleransi menaikan tarif.

Selain memberikan toleransi untuk mengatasi permasalahan, untuk menegakkan disiplin, pemerintah daerah harus menyiapkan terlebih dahulu solusi dengan memperhatikan peran dan nasib para pelaku ekonomi rakyat dan pembelinya. (rahardi@ramelan.com)