EKONOMI RAKYAT YANG MANA?

Sebuah Seminar Akbar mengenai kaitan ekonomi kerakyatan dengan budaya nusantara, diselenggarakan di Wonogiri pada tanggal 30 Januari 2010 yang lalu. Yang menarik, bahwa seminar ini diprakarsai antara lain oleh seorang Bupati Wonogiri, Begug Poernomosidi.

Globalisasi dan ekonomi pasar bebas banyak menimbulhan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Ditambah lagi dengan perjanjian dagang bebas ASEAN dan China yang mulai berlaku 1 Januari 2010. Kekhawatiran ini sudah meluas dan semakin lantang di suarakan. Apa yang digembor-gemborkan oleh para politisi sewaktu pemilu dan pilpres, kenyataannya wong cilik tetap cilik atau tambah cilik. Yang besar tambah besar dan menggurita. Yang berupaya mencari isi perut dengan berbuat kriminal kecil ditahan dan dihukum. Para pencoleng uang rakyat dibiarkan berkeliaran, dan terus tertawa.

Di Wonogiri tidak ada pabrik dan tidak ada konglomerat. Kita mengenal Wonogiri mungkin dari tukang baso dari Wonogiri, termasuk baso Lapangan Tembak yang terkenal. Atau penjaja jamu gendong. Gaplek dan tapioka banyak dihasilkan dari Wonogiri. Bupati dengan warga Wonogiri mengembangkan dirinya untuk ekonomi yang mereka perlukan, ekonomi rakyat.

Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal menjadi dasar untuk menentukan dasar dan arah. Koperasi dilakukan berdasarkan kebersamaan di tingkat RT. Dilingkungan kacamatan tidak ada minimarket dan supermarket. Itu haknya rakyat membuka warung dan toko klontong. Pasar tradisional dan pasar ternak terus berkembang, yang sudah menjadi tradisi. Ekonomi tradisional yang bermakna bersilaturahmi dan tawar-menawar mencari kesepakatan.

Menko Kesra dalam sambutan pembukaannya menekankan bahwa kita  ekonomi pasar bebas. Masyarakat yang harus siap dan berupaya menghadapinya. Mungkin beliau lupa bahwa masyarakat wong cilik dari dulu sudah terus berupaya. Bebas tanpa arah adalah sangat keliru. Dengan kemampuan dan modal terbatas, pelaku ekonomi rakyat terpaksa berdagang di trotoar atau bahu jalan, dengan membayar restribusi siluman. Razia datang, diusir dan lapak diangkut dan dihancurkan. Toko dan kantor yang berada di lingkungan pemukiman mewah kalau dirazia hanya ditempel bahwa DISEGEL. Tetapi kegiatannya berjalan terus dan tidak dibongkar. Apa itu ekonomi pasar bebas? Dimana letak keadilannya?

Akibat ketidakadilan kolonial, sejak awal kemerdekaan semua sadar bahwa ada sebagian masyarakat kita yang perlu dilindungi dan diberdayakan. Mereka adalah kelompok tertinggal, kelompok tidak mampu dan kelompok miskin. Sampai sekarang kita masih terus berupaya mengatasinya, tetapi kalah cepat dengan yang berorientasi pasar bebas.

Semoga kita semua masih mempunyai nurani untuk mengakui bahwa keadilan masih belum tercapai, sehingga perlu adanya pemihakan dan perlindungan. Dalam perekonomian, kita tidak memerlukan ekonomi pasar yang bebas, melainkan ekonomi pasar yang ber Pancasila, yang didasari falsafah dan budaya bangsa. Ekonomi pasar yang bermoral, manusiawi, nasionalis, demokratis dan berkeadilan sosial.

Kepala daerah dan anggota DPRD sudah dipilih oleh rakyat, sudah saatnya mengabdi kepada rakyat, bukan kepada partai atau atasan. Mari kita mulai dari bawah RT, RW, desa, kecamatan dan kabupaten.

Fenomena Wonogiri perlu ditularkan ke daerah lainnya.

Dimuat 2 Februari 2010