MASALAH PERHITUNGAN MASA HUKUMAN

Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc.

1. Pada tanggal 27 Oktober 2004 Mahkamah Agung R.I. dengan Nomor 1260K/Pid/2004, telah memutus perkara Bpk. Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sehingga sejak saat itu perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan pemidanaannya seketika itu.

2. Namun demikian  salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut baru diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2005, dan baru diterima Bpk. Rahardi Ramelan dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2005, sehingga eksekusi baru dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tersebut.

3. Eksekusi mana dilakukan secara sukarela oleh Bpk. Rahardi Ramelan tanpa dipanggil oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Dimana Bpk. Rahardi Ramelan datang sendiri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalankan eksekusi sesegera mungkin. Dan hari itu juga, tanggal 15 Agustus 2005, Bpk. Rahardi Ramelan memulai masa hukumannya di LP Cipinang, Jakarta.

4. Akibat keterlambatan penyampaian salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut, Bpk. Rahardi Ramelan telah dirugikan (kehilangan hak-haknya selaku Terpidana). Kalau seandainya salinan  Putusan diterima pada waktunya dan eksekusi dilaksanakan sesegera mungkin, maka Bpk. Rahardi Ramelan bisa memperoleh hak Remisi Umum, Pemuka dan Donor yang biasa diberikan saat HUT Proklamasi, dengan pengurangan masa pemidanaan  kurang lebih 4 ‚Äì 5 bulan. Namun hak-hak tersebut tidak bisa diperoleh karena keterlambatan Mahkamah Agung R.I. dalam menyampaikan salinan Putusan.

5. Hal tersebut mempengaruhi akhir masa pemidanaan, dan juga hak-hak Bpk. Rahardi Ramelan sebagai terpidana, seperti hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), menjalankan Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB) ataupun hak Pembebasan Bersyarat (PB). Dimana hak CMK dan Asimilasi bisa diperoleh setelah menjalani ¬? masa penghukuman, sedang CMB dan PB bisa diperoleh setelah menjalani 2/3 masa penghukuman.

6. Dalam memperhitungkan saat pemberian hak tersebut, pejabat Lembaga Pemasyarakatan berpendapat bahwa pemberian hak dihitung sejak eksekusi dijalankan Jaksa Penuntut Umum yakni tanggal 15 Agustus 2005, sehingga hak CMK/Asimilasi dapat diberikan sejak bulan Mei 2006, CMB/PB dapat diberikan sejak bulan Agustus 2006, dan Bebas bulan Nopember 2006.

7. Beberapa pejabat yang pernah mendalami masalah tersebut, yaitu Bpk. Oetojo Oesman, S.H. (mantan Menteri Kehakiman R.I.) dan Bpk. Adi Sujatno (mantan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM R.I.), berpendapat bahwa masa Pembebasan/CMB/PB/CMK/Asimilasi dihitung sejak tanggal vonis (Putusan Mahkamah Agung R.I.), yaitu tanggal 27 Oktober 2004, sehingga Bpk. Rahardi Ramelan dapat memperoleh hak CMB/PB sejak bulan Nopember 2005, dan Bebas pada bulan Mei 2006.

8. Terlepas dari kepentingan Bpk. Rahardi Ramelan, secara logika hak Pembebasan/CMB/PB/CMK/Asimilasi seyogyanya dihitung sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sejak saat itu putusan pemidanaan sudah dapat dilaksanakan dan hak-hak Terpidana sudah melekat. Adapun bilamana terjadi keterlambatan penyampaian salinan Putusan yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan eksekusi, hal mana merupakan kelalaian dan tanggung jawab pihak Mahkamah Agung R.I. dan/atau Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak semestinya berakibat merugikan hak-hak Terpidana.

Terlebih dalam hal ini, Bpk. Rahardi Ramelan telah dirugikan dengan kehilangan haknya untuk memperoleh Remisi Umum, dan kemungkinan remisi Pemuka dan Donor.

Sehingga sangatlah ironis bilamana Bpk. Rahardi Ramelan kembali harus dirugikan atas upayanya untuk memperoleh hak Pembebasan/CMB/PB/CMK/Asimilasi selaku Terpidana.

9. Mengingat pelaksanaan perhitungan masa pemindanaan merupakan kewenangan jajaran Departemen Hukum dan HAM, perlu kiranya ada arahan dari Bpk. Menteri Hukum dan HAM R.I. ataupun pejabat yang berwenang.

Jakarta, Oktober 2005

Keluarga Bpk. Rahardi Ramelan.