Gara-gara remisi, sudah masuk penjarapun masih jadi persoalan.

Sejak tanggal 15 Agustus 2005 sore hari, saya dipenjarakan oleh Negara, setelah siang harinya mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani eksekusi. Sebelumnya, pagi hari saya mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengambil putusan Mahkamah Agung tertanggal 27 Oktober 2004, yang menolak kasasi saya. Jadi saya harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun dan subsider 3 bulan sesuai keputusan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam upacara perayaan peringatan dasawarsa ulang tahun kemerdekaan RI, yang diselenggarakan di LP Cipinang, saya diberi tahu bahwa saya mendapatkan remisi dasawarsa sebesar 2 bulan 8 hari. Dalam kesempatan tersebut, beberapa wartawan dari media masa mengabadikan peristiwa di LP Cipinang dan mewawancarai saya. Salah satu pertanyaannya adalah mengenai remisi tersebut. Dan malamnya serta besoknya tanggal 18 Agustus 2005, mengenai keberadaan saya di LP Cipinang mengikuti upacara 17 Agustus dan mendapatkan remisi, menjadi berita.

Mengenai remisi yang saya peroleh tersebut, rupanya menggelitik kehidupan politik kita. Dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Departemen Hukum dan HAM, anggota DPR Trimedya Panjaitan dari Fraksi PDIP, telah menanyakan mengenai pemberian remisi kepada saya. Bagaimana Rahardi yang baru 3 hari menjalani hukuman sudah mendapatkan remisi, demikian katanya. Saya bersama kawan-kawan di penjara, menjadi tercengang, mengapa wakil rakyat, sebelum bertanya, tidak mendalami permasalahannya. Apa hanya sekedar ingin populer?

Saya tidak pernah mengajukan untuk mendapatkan remisi. Remisi Dasawarsa, menurut keterangan yang saya peroleh dari pejabat Lapas Cipinang, diberikan berdasarkan keputusan presiden. Semua wargabinaan, sekali lagi semua, yang berada di Lapas, dan menjalani hukuman yang sudah tetap, mendapatkan remisi sebesar 1/12 dari masa hukuman. Jadi saya mendapatkan remisi sebesar 2 bulan 8 hari. Remisi ini diberikan tanpa kecuali, berlaku bagi semua narapidana.

Apakah anggota DPR terhormat tersebut tidak mengetahui peraturan tersebut? Sedihlah rakyat yang diwakilinya.

Tapi masalah ini tidak berhenti disini. Pada tanggal 20 Oktober 2005, saya diminta datang kekantor Kepala Lapas untuk menemui 2 orang pejabat Ispektorat Jenderal, Departemen Hukum dan HAM. Seorang wanita dan seorang pria. Maksud kedatangannya untuk menanyakan mengenai pemberian remisi. Apakah saya memberikan sejumlah uang dalam proses tersebut. Saya jadi sangat kaget, mengapa Departemen Hukum dan HAM, sampai sejauh itu. Apa mereka juga tidak mengetahui adanya peraturan mengenai remisi dasawarsa tersebut? Setelah Kalapas menjelaskan maksud kedatangan mereka, maka saya bersama kedua pejabat tersebut dipersilahkan menggunakan ruangan lain.

Saya menjelaskan kembali bahwa saya tidak pernah meminta untuk mendapatkan remisi dasawarsa tersebut. Tapi jelas menurut peraturan, saya berhak mendapatkan remisi dasawarsa tersebut, walaupun pada waktu itu saya baru berada 3 hari dipenjara. Saya bertanya mengapa mereka sampai datang ketemu saya untuk menanyakan masalah remisi tersebut. Setelah saya desak, mereka mejelaskan bahwa Departemen Hukum dan HAM menerima pengaduan dari MKGR Golkar. Pengaduan MKGR Golkar tersebut berdasarkan keluhan dari seorang narapidana di Lapas Narkoba, Cipinang. (Kemudian saya mendapatkan informasi bahwa keluhan tersebut berasal dari saudara Lukman, narapidana kasus narkoba kelas berat). Saya mempertanyakan kepada mereka, apa hubungannya antara MKGR Golkar dengan saudara Lukman? Mereka hanya tersenyum. Apalagi waktu saya mengomentari mungkin ada hubungannya dengan kasus saya, dan bahwa saya keluar dari Partai Golkar.

Saya sampaikan kepada mereka, mengapa hal demikian tidak mereka jawab dan jelaskan sendiri. Departemen mengetahui masalahnya, mengapa sampai harus mendapatkan penjelasan tertulis dari saya. Jawabannya kembali hanya senyum.

Dalam penjelasan tertulis yang dimintakan, kembali saya mempertanyakan mengapa keputusan MA tanggal 27 Oktober 2004, baru saya terima tanggal 15 Agustus 2005. Bukankah itu yang seharusnya mereka pertanyakan dan perjuangkan. Karena hal tersebut sangat menentukan nasib seseorang seperti saya. Bukan soal remisi yang jelas ada peraturannya?

Mengenai hal yang berkaitan dengan uang, mereka merasa tidak perlu mendapatkan tertulis dari saya.

Saya baru 67 hari berada di LP Cipinang, masih panjang waktu menghabiskan masa hukuman yang 2 tahun. Apakah ada yang masih meributkan juga remisi-remisi yang akan datang? Sebentar lagi saya mungkin akan mendapatkan remisi Hari Raya. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak meminta, tetapi itu hak sebagai terpidana mendapatkan remisi. Apa masih ada yang mau ribut?

LP Cipinang, 22 Oktober 2005 (RR)