BUDAYAWAN SEBAGAI WAPRES

Rahardi Ramelan  dan Gading F Simorangkir

Pengajuan capres dan cawapres mendekati batas waktu yang ditentukan. Sementara ini kita hanya mengetahui ada dua orang capres, SBY dan JK, sedangkan cawapres baru Wiranto, seorang Jenderal purnawirawan. SBY pun mengumumkan lima kriteria untuk seorang cawapres yang bakal mendampinginya. Berbagai alternatif dan pertimbangan dilontarkan, mengenai cawapres yang tepat bagi SBY. Alternatif pertama adalah politisi dari parpol, supaya mendapatkan dukungan lebih luas dalam pilpres, dan memperkuat posisi di DPR. Alternatif kedua, seorang cawapres non parpol, seorang intelektual dan profesional yang sudah teruji. Arahnya menuju seorang profesional bidang ekonomi. Tentu dengan mempertimbangkan janji-janji semasa kampanye pemilu menekankan perlunya ekonomi kerakyatan, atau ekonomi yang berkeadilan. Tentu yang dimaksud bukannya ekonomi pasar seperti yang berjalan sekarang, yang sering ditengarai sebagai ekonomi neoliberal.

Kegelisahaan dan kegundahan

Masyarakt umumnya sudah  letih mendengarkan diskusi para elite politik mengenai cawapres. Segala sendi kehidupan kita sudah dipolitisasi. Tidak ada lagi ruang bebas dari politik, baik di rumah, kafe, lounge, maupun di mall. Tayangan debat politik di tiv, tanpa kita sadari telah masuk ketempat tidur. Kios rokok kaki lima, dan warung tenda juga diguyur dengan berbagai analisa politik. Pemilu dan ambisi politik telah menjelma menjadi kekerasan, di kantor KPU, di gedung DPR, dan di jalan. Makna budayapun mulai tereduksi. Kehidupan harmonis dalam ikatan bhineka tunggal ika mulai robek, hanya demi kekuasaan.

Keadaan yang membuat kita miris, sudah lama disampaikan oleh para budayawan kita. Pujangga besar dan budayaman Sutan Takdir Alisyahbana, pada tahum 1980-an, mengatakan bahwa perasaannya dalam kesenduan yang mendalam. Dia dalam keadaan gelisah dan resah menyaksikan situasi kebudayaan waktu itu. Pada tahun 2000, dengan memaknai kegelisahan Sutan Takdir Alisyahbana, budayawan Taufik Abdullah menyatakan rasa getirnya: ? lihat saja pola prilaku para elite politik, yang dulu biasa disebut para pemimpin. Entah mengapa kini sedemikian mudahnya mereka tergelincir pada krisis saling-percaya?. Kegelisahan Sutan Takdir Alisyahbana dan kegetiran Taufik Abdullah, masih terus dirasakan sampai sekarang. Budayawan dan seniman telah sering mengekspresikan kekhawatirannya.

Maraknya ragam partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, walaupun positif untuk kehidupan demokrasi, tapi dapat ditengarai juga sebagai hilangnya kepercayaan (trust) antara kelompok-kelompok dalam masyarakat secara horisontal. Berbagai jenis keputusan pemimpin telah diterima dengan skeptis, dicemoohkan, ataupun ditolak. Masyarakat mulai kehilangan trust terhadap institusi publik. Melihat keadaan ini pada tahun 2005, kegundahan telah merasuk kediri saya dan banyak angota masyarakat lainnya. Kegundahan terus mengguncang, mengamati berbagai kasus baru-baru ini, saling menuding dan menggeser tanggung jawab. Pemberitaan media dan pandangan kritis dituding memojokkan. Menghadapi situasi rawan dan mendesak, diperlukan keputusan pimpinan di strata yang paling atas, yaitu keputusan yang mengedepankan etika dan kepedulian sosial, bukan hanya didasari peraturan formal atau kompromi politik.

Budayawan dan Revolusi Beludru

Sekarang saat yang tepat bagi calon pemimpin untuk menunjukan ?kebudayawanan? nya, atau menunjuk seorang budayawan sebagai pendamping dalam memimpin negara. SBY dapat saja memilih cawapres non parpol, seorang budayawan. Atau ada parpol lain yang akan berani menempatkan budayawan sebagai duet pimpinan negara dan bangsa. Mengapa tidak.

Vaclav Havel, seorang seniman dan budayawan terkemuka Ceko, menjadi presiden dan pemimpin Cekoslowakia 1989-1992  dan menjadi presiden Ceko tahun 1993 ? 2003. Kemapanan ragawi dan politik yang terjadi di Cekoslowakia pada tahun 1970, serta tumbuhnya konsumerisme, telah membuat para seniman, budayawan dan pemuka agama menjadi risau. Merekalah, termasuk Vaclav Havel, yang memutuskan untuk mengadakan perbaikan melalui jalur non politik. Diawal tahun 1977 terbentuklah Charta 77, yang merupakan paguyuban yang didirikan oleh seniman, pengarang buku, sutradara, budayawan, olahragawan, dan cendikiawan serta pemuka agama. Charta 77 memperjuangkan hak-hak moral dan hak azasi manusia secara terbuka. Akibatnya banyak anggota Charta 77 yang dipenjarakan, termasuk Vaclav Havel, dan lainnya melarikan diri keluar negeri. Perjuangan dengan berlandaskan moral dan HAM terus bergulir dan dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya. Tetapi peerubahan tetap tidak terjadi, malah muncul upaya defensif dari penguasa. Diawal bulan Nopember 1989, demontstrasi mahasiswa makin meluas dan membesar, menyadari akan keadaan tersebut, Vaclav Havel kemudian membentuk Civic Forum, yang dijadikan platform politik untuk bertindak sebagai oposisi. Civic Forum terus mendapatkan dukungan organisasi masa dan kelompok-kelompok lainnya, termasuk dari mantan anggota partai yang berkuasa. Vaclav Havel dan kawan-kawannya sepakat terus berjuang tanpa kekerasan dan non-partisan, untuk mementang rezim dan partai yang berkuasa. Gerakan reformasi yang dimulai oleh para mahasiswa dan didukung oleh cendikiawan, akhirnya memaksa Presiden Cekoslowakia pada waktu itu untuk mengundurkan diri pada tanggal 10 Desember 1989. Keberhasilan pergantian pimpinan kekuasaan melalui perjuangan moral, kemudian dinamakan Velvet Revolution ? Revolusi Beludru,  telah menempatkan Vaclav Havel sebagai presiden.

Ada kesamaan, apa yang terjadi di Cekoslowakia pada tahun 1989 dan di Indonesia pada tahun 1998, yang dimulai oleh gerakan mahasiswa menuntut perubahan. Di Cekoslowakia gerakan mahasiswa mendapat dukungan penuh dari cendikiawan, seniman, budayawan, dan pemuka agama, yang berjuang berlandaskan moral dan HAM. Mereka mengadakan perubahan besar dalam ideologi negara. Sedangkan gerakan mahasiswa di Indonesia tahun 1998, yang tidak menghendaki status quo dan menginginkan perubahan , telah memberikan peluang bagi kekuatan politik diluar main stream untuk mengganti pimpinan nasional.

Diharapkan pimpinan yang akan datang dapat melihat masalah moral dan budaya ini secara mendalam, dan memberikan iklim baru untuk masa depan negara dan bangsa. Beranikah politisi kita menampilkan budayawan sebagai capres atau cawapres?