POLITISI, TEKNOKRAT, DAN BIROKRASI

Rahardi Ramelan

Masalah yang dihadapi bangsa ini semakin menggunung. Tidak pernah jelas penangannya, dan tidak pernah juga jelas mengapa penanganannya menjadi kabur.

Banyak masalah yang belum bisa dituntaskan seperti penanggulan kemiskinan, atau upaya mengurangi pengangguran. Permasalahan disekitar UMKM dan pasar tradisional terus berjalan seperti penyakit kronis. Kesemrawutan lalulintas, angkutan umum dan sepeda motor sepertinya dibiarkan tidak ada yang berani mengambil inisiatif penyelesaiannya.

Ditambah lagi dengan masalah penanggulangan akibat bencana alam, seperti banjir, tsunami, gempa bumi dan gunung berapi semakin membebani masyarakat.

Berbagai masalah yang terkait dengan kehidupan politikpun tidak terlepas dari penanganan yang tidak jelas. Kasus Gayus yang ditangani oleh kepolisian semakin kabur arahnya, kasus rekening gemuk perwira polisi juga tidak kedengaran lanjutannya, dan kasus cek lawatan yang diterima oleh anggota DPR tidak pernah diketahui asalnya. Serta akhir-akhir ini masalah UU keistimewaan Yogyakarta.

Denga reformasi yang kita gulirkan sejak tahun 1998, telah terbentuk berbagai lembaga baru dalam mengorganisasikan negara kita. Selain DPD, pimpinan pemerintahan di pusat dan daerah telah dipilih langsung. Berbagai komisi negara telah dibentuk dan ditetapkan. Nama departeman dirubah menjadi kementrian, dan berbagai badan pelaksanaanpun telah dibentuk. Tapi apa arti semua ini? Cita-citanya memisahkan antara peran kebijaksanaan, regulator dan operator. Kenyataannya banyak kasus semakin tidak jelas penyelesaiannya, dan siapa yang bertanggung jawab, seolah-olah semua harus diambil alih oleh Presiden.

Politik, teknokrat dan birokrasi

Berkembangnya berbagai lembaga negara dan pemerintahan tersebut, membawa dampak juga dengan peran para pelaksananya. Jabatan yang jelas dipilih langsung, seperti pimpinan pemerintahan dan anggota dewan perwakilan, adalah jabatan politik yang seharusnya diisi oleh para politisi. Politisi yang berasal dari berbagai partai politik diharapkan mempunyai wawasan ideologi dan kenegarawanan kuat dan jelas. Kenyataan menunjukan bahwa mereka itu bukanlah politisi sejati atau hanya politisi karbitan, banyak diantara  mereka adalah pengusaha, ataupun mereka yang tidak memiliki latar belakang politik. Akibatnya peran lembaga politik ini telah menjarah tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah ataupun lembaga pelaksana.

Demikian juga komposisi kabinet yang terdiri dari politisi dan teknokrat, walaupun menteri adalah jabatan politik, tetapi jelas ada beberapa kementrian yang seyogyanya  lebih baik dipimpin seorang teknokrat. Seorang menteri juga menjadi pimpinan organisasi yang besar yang harus menghadapi para teknokrat dan birokrat didalamnya, mau tidak mau membutuhkan ketrampilan dan pengalaman yang memadai. Kedudukan wakil menteri juga mengambang antara jabatan politik dan birokrat. Pengaruh politisasi birokrat dikhawatirkan sudah menyusup hampir disemua lembaga regulator maupun operator sampai ke pimpinan BUMN dan pejabat eselon II.

Ketidak sesuaian pandangan politik antara presiden dan para menterinya yang berasal dari partai lain, mengharuskan dibentuknya berbagai jabatan asisten khusus presiden. Sering diamati bahwa peran dan pernyataan para asisten khusus presiden telah mengambil porsi tugas menteri. Disisi lain beberapa menteri sibuk dengan pencitraan dirinya melalui baliho dan iklan televisi. Pendapat dan peran teknokrat hanya sampai di rubrik opini media cetak, debat di televisi atau menyajikan makalah di seminar dan konperensi. Sedang birokrat bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dan dengan cara yang super hati-hati agar tidak terjebak dengan kasus pidana penyalah gunaan wewenang dan korupsi, seolah-olah tidak ada lagi masalah yang mendesak, yang harus di selesaikan segera dengan segala risikonya.

Kesan kuat saat ini bahwa berbagai cara penyelesaian dan keputusan hanya didasari pendekatan pragmatisme, dengan mengenyampingkan masalah budaya, kearifan, integritas dan politik. Kasus Lumpur Lapindo, kasus Gayus yang ditangani kepolisian dan kasus RUU Keistimewaan Yoyakarta, menunjukan upaya berbagai pihak yang berkuasa untuk menjauhkan masalahnya dari platform politik. Para politisi pengambil keputusan dengan cara bermain aman atau lebih banyak diam.

Ketidak beradaan GBHN, sebagai produk politik MPR yang memberikan arah politik pembangunan yang jelas dengan target-target dan langkah-langkah pelaksanaannya dan mengikat pemerintah, telah mengaburkan arah politik bangsa kita dalam berbagai bidang. Walaupun sekarang ini kita memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 yang dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR sebagai undang-undang, kenyataannya pembangunan masih terseok-seok, dan menimbulkan benturan disana-sini. Pembiaran benturan politik dan kepentingan yang menimbulkan polarisasi di dalam masyarakat, dijadikan wahana untuk untuk munculnya citra bijaksana dan arif dalam penyelesaiannya. (4 Desember 2010)

Penulis adalah Guru Besar ITS ? Surabaya, Wakil Ketua Bappenas 1993-1998, Menteri Ristek dan Menteri Perindag 1998-1999.

Dimuat Suara Pembaruan tg. 14 Desember 2010