IPO-KS dan KIN

Rahardi Ramelan

Guru Besar ITS ? Surabaya

Keputusan penjualan saham PT Krakatau Steel atau KS melalui IPO, menunjukkan terjadinya pemahaman yang keliru akan arah industri yang akan kita tempuh, terutama kedudukan industri dasar. Pada bulan Mei 2008, telah dikeluarkan Perpres 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN). Walaupun pada kenyataannya KIN tersebut tidak dapat diimplementasikan tanpa pengaturan-pengaturan di tingkat peleksanaan. Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa pada tahun 2025 diharapkan industri nasional mempunyai ciri antara lain Industri Manufaktur sudah masuk Kelas Dunia (World Class). Selanjutnya dinyatakan bahwa Industri besi dan baja merupakan industri dasar material yang menjadi prioritas basis industri manufaktur. Tetapi apa makna itu semuanya?

KIN atau Industrial Policy, tidak dapat dipisahkan dan terlepas dari Kebijakan Ekonomi (Economic Policy) maupun dari Kebijakan Nasional (National Policy). Para pemimpin pendahulu kita pernah menjabarkan arah yang jelas mengenai masa depan bangsa dan kebijakan ekonomi, yang didalamnya terkandung kebijakan industri, antara lain yang dirumuskan pada tahun 1948 sebgai program Benteng dan kemudian Rencana Kasimo dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pertanian pada tahun 1951-1952, yang bertujuan mempercepat pertumbuhan industri dan memperkuat peran industri kecil, serta dimulainya program penelitian dengan mendirikan berbagai jenis laboratorium. Para pendahulu kita menyatakan dengan tegas bahwa menuju industrialisasi harus mengembangkan industri dasar dan industri berat.

Kemudian dalam perkembangannya, sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita tidak dapat terisolasi sendiri, melainkan ?terpaksa? menjadi bagian dari kelompok politik tertentu, masyarakat regional, maupun internasional. Sampai akhirnya kita terbawa dalam arus globalisasi yang sekarang sedang berlangsung dengan cepat dan massive. Keadaan inilah yang menyebabkan turunnya peran KS, karena kebijakan harga gas alam yang mengikuti pasar internasional. Teknologi yang dimanfaatkan oleh KS sejak Orde Baru, ialah teknologi direct reduction dengan menggunakan gas alam sebagai bahan bakunya. Ekspor besar-besaran gas alam telah menyebabkan industri dasar, baja dan kimia dasar dan pupuk, kita yang memanfaatkan gas alam menjadi tidak kompetitif tanpa perlindungan.

Walaupun didalam perkembangannya kita pernah menganut berbagai kebijakan industri, seperti antara lain, kebijakan industri subsitusi impor, broad base export oriented industry dan Technology and Industrial Policies ? Industri Strategis, tetapi kita tidak mengenyampingkan pembangunan industri dasar, dengan keberadaan Direktorat Jenderal Indusri Mesin dan Logam Dasar, dan Direktorat Jenderal Kimia Dasar pada tahun 1970 ? 1990an.

IPO Krakatau Steel

Kita semua menyadari keterbatasan anggaran negara untuk investasi dalam industri. Saat ini anggaran negara lebih banyak dihabiskan untuk biaya rutin termasuk Studi Banding DPR dan uang pajak yang dirampok. Saya anggap pemerintahan sekarang sudah over organized dengan munculnya berbagai Panitia Nasional, Komite, Tim Pengawas dan lain-lain, yang semuanya menyedot uang rakyat.

Didalam bidang pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, telah dibangun suatu model kerjasama dengan pihak swasta yaitu model Public Private Partnership. Walaupun dibeberapa bidang, seperti listrik dan jalan tol, belum ditemukan mekanisme yang paling tepat.

Disisi lain kita memiliki berbagai jenis BUMN, yang tidak memiliki status strategis untuk pembangunan bangsa. Seperti beberapa BUMN dalam bidang konstruksi, industri-industri kimia hilir dan farmasi, serta anak-anak perusahaan lainnya, lebih baik itulah yang dijual. Sehingga pemerintah bisa lebih fokus mengembangkan industri logam dasar, industri berat, dan industri kimia dasar dan industri dasar berbasis agro, minyak dan pertambangan.

Penjualan saham KS melalui IPO termasuk kepada ?strategic partner? yang merupakan pesaing kita, sungguh merupakan keputusan yang keliru. Untuk membiayai pengembangan industri dasar, masih banyak BUMN atau anak perusahaannya yang bukan saja bisa dijual sebagaian sahamnya, melainkan dijual keseluruhannya.

Perlu dipertanyakan apakah IPO KS merupakan bagian dari KIN? Perlu dicamkan sungguh-sungguh, bahwa Kebijakan Industri Nasional adalah bagian dari Kebijakan Nasional.

Dimuat di Suara Pembaruan tgl 10 Desember 2010