TSUNAMI DAN PERANG

Rahardi Ramelan

Guru Besar ITS ? Surabaya

Mengikuti berita dan laporan mengenai penanggulangan bencana tsunami di Mentawai, rasanya tidak bisa dipercayai ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita menghadapi bencana tersebut.

Masih segar dalam ingatan kita betapa tsunami telah meluluhlantakan Aceh pada  2004 yang lalu. Ketidak siapan kita menghadapi bencana besar masih saja terus dihadapi oleh bangsa kita. Badan Nasional Penanggulangan Bancana (BNPB) yang kemudian didirikan pada tahun 2008, yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2005, yang menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dibentuk pada tahun 2001, kelihatan tidak memiliki otoritas tunggal untuk menghadapi sebuah bencana. Jadi apa makna berbagai perubahan organisasi tersebut?

Terkait dengan keterlambatan penanggulangan bencana Mentawai, para petinggi otoritas yang bertanggung jawab selalu berdalih dengan menyalahkan cuaca yang tidak mendukung. Tetapi, apakah benar manusia dengan teknologinya tidak dapat mengatasi rintangan cuaca ini? Bencana tsunami Mentawai telah menelan korban meninggal lebih dari 400 orang, ratusan masih hilang. Ribuan korban terluka dan puluhan ribu jadi pengungsi. Mereka juga warga negara Indonesia kita.

Perang

Seandainya saja bencana Mentawai bukan disebabkan oleh tsunami melainkan akibat penyerangan dan pendudukan oleh musuh, dengan korban yang berjatuhan sedemikian besarnya, apakah kita juga akan bereaksi sama? Tidak bisa berbuat apa-apa karena cuaca yang tidak mendukung? Sangat menyedihkan kalau ini benar-benar terjadi, sehingga kita mengorbankan Kepulauan Mentawai untuk diduduki musuh, termasuk penduduknya menjadi tawanan. Jadi siapa yang akan melindungi negara, dan bangsa ini?

Saya yakin, TNI mempunyai kemampuan untuk melindungi dan menyelamatkan Kepulauan Mentawai dari musuh. Tetapi mengapa BNPB tidak memanfaatkan semua kekuatan kita untuk menangani bencana yang diakibatkan oleh tsunami?

Semua pejabat yang bertanggung jawab untuk mengatasi akibat bencana alam, menyatakan telah berbuat maksimal sesuai SOP dan kewenangannya. Rupanya SOP menghadapi bencana berbeda dengan SOP perang. Apakah juga  jiwa dan nyawa rakyat kita mempunyai nilai yang berbeda? Berarti SOP nya yang keliru.

Menyelamatkan jiwa dan nyawa setiap warganegara harus menjadi perhatian utama semua pimpinan bangsa ini. Apakah jiwa dan nyawa warganegara mempunyai nilai berbeda karena penyebab yang berbeda, seperti disebabkan oleh perang, perlakuan bangsa lain di luar negeri, bencana alam termasuk bencana tsunami?

Jangan ada lagi pemimpin kita yang menganggap bahwa masyarakat yang menjadi penduduk daerah-daerah rawan bencana, merupakan tanggung jawabnya sendiri. Nilai jiwa dan nyawa seorang Indonesia dimanapun berada adalah sama.

Kita harus mempertanyakan siapa sesungguhnya otoritas tertinggi menghadapi bencana yang merenggut ratusan jiwa bangsa kita ini. Saya jakin bahwa TNI mampu menghadapi bencana seperti tsunami. Tetapi mengapa reaksinya sampai terlambat.

Logistik

Keprihatinan lainnya adalah masalah logistik, khususnya bahan pangan. Kapan terjadinya bencana sukar untuk diprediksi. Kita sudah mempunyai peta kemungkinan bencana, dan lokasi-lokasi yang akan sukar dicapai dalam kondisi yang tidak normal. Jadi masalah kesiapan menghadapi kerawanan pangan menjadi faktor yang menentukan. Dikaitkan dengan sistim logistik yang kita miliki, seharusnya Bulog walaupun sudah menjadi BUMN diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan bahan pangan di daerah-daerah rawan bencana. Mendirikan gudang distribusi dan menempatkan stock pangan didaerah-daerah rawan tersebut dengan memperhitungkan kalau terjadi kendala transpor dan distribusi.

Tentu kebijakan ini akan menambah biaya bagi Bulog tetapi yang akan ditanggung pemerintah. Perlu dikaji kembali mengenai peran Perum Bulog sebagai Badan Urusan Logistik (Bulog) Nasional yang bertanggung jawab atas logistik pangan nasional, dan bukan hanya mengurusi raskin.

Demikian juga para petinggi negara ini tidak perlu berbondong-bondong menunjukkan empatinya dengan mengunjungi lokasi. Biaya kunjungan RI 1 dan RI 2 cukup besar. Mereka adalah dwitunggal, kunjungan salah satu sudah cukup mewakili pimpinan bangsa.

Belajar dari bencana alam seperti tsunami Mentawai ini, kembali kita harus berani melakukan introspeksi. Pemikiran yang terkotak-kotak dan arogansi instansi pemerintah, sudah harus dibuang. BNPB yang baru saja dibentuk harus diberikan otoritas penuh, untuk mengerahkan segala kemampuan bangsa ini untuk menyelamatkan jiwa dan nyawa warganegara. Indonesia adalah negara yang rawan dengan bencana, kita harus siap menghadapinya.

Dimuat di Harian Republika tanggal 3 November 2010.