MALAYSIA DAN PRILAKUNYA

Rahardi Ramelan

Guru Besar ITS, Pengamat Masalah Teknologi dan Masyarakat

Lagi-lagi Malaysia membuat jengkel bangsa Indonrsia (bukan pemerintah). Penangkapan petugas Pemerintah Indonesia di wilayah Kedaulatan kita, telah menimbulkan rasa geram seluruh bangsa. Anehnya lagi solusi politik dengan kebijakan soft diplomacy yang dilakukan pemerintah, telah menciderai rasa kebangsaan dan harga diri bangsa Indonesia.

Pemulangan masal TKI, hukuman mati bagi WNI dan penyiksaan dan perlakuan kasar terhadap PRT asal Indonesia, sudah sering terjadi di Malaysia, tetapi kita membiarkan kejaiaan tersebut berlalu tanpa mengusik emosi kita. Kita pun mengetahui banyaknya tokoh teroris ataupun para penyelundup dan pengedar narkoba yang berkewarganegaraan Malaysia. Seolah-olah kita memberikan toleransi, tanpa membesar-besarkan masalahnya demi keserasian negara tetangga bangsa serumpun.

Sebagai sebuah negara dan bangsa, sejak awal berdirinya Malaysia menghadapi masalah dalam menentukan identitasnya. Mulai bergabungnya dalam federasi dengan Singapura dan kemudian menjadi kerajaan sendiri. Kita harus ingat bahwa Malaysia adalah sebuah kerajaan dalam bentuk federal, yang terdiri dari 13 negara bagian atau kesultanan dan 3 wilayah persekutuaan atau federal territory. Bentuk kenegaran di Malaysia dikembangkan berdasarkan kekuasaan para sultan yang berasal dari etnik Melayu. Sebagai negara Kerajaan yang demokratis, kekuasaan politikpun diupayakan supaya tetap didominasi oleh kekuatan etnik Melayu tersebut. Hal tersebut tergambar sejak lahirnya berbagai partai politik. Sejarah sudah mencatat bagaimana pengaruh etnik Melayu dari Indonesia ikut mempengaruhi awal dari lahirnya partai politik di Malaysia.

Perlu dipahami bahwa Malaysia sebagai negara, ditumpu oleh tiga kelompok etnik, yaitu Melayu, China dan India. Etnik India, jelas berasal dari India yang membawa budaya, tradisi dan mungkin agama serta kepercayaan yang dianutnya. Demikian juga dengan etnik China, yang mempunyai budaya dan tradisi kuat yang berasal dari negeri leluhurnya. Sedangkan etnik Melayu yang merupakan mayoritas penduduk Malaysia, dengan budaya dan tradisinya, dapat ditelusuri berakar dari Riau dan Minangkabau. Memang tidak dipungkiri ada juga pengaruh-pengaruh budaya dan tradisi Jawa, Bugis dan Ternate.

Tetapi mengapa Malaysia sering membuat ulah dengan Indonesia? Kita tidak pernah mendengar Malaysia mengklaim bahwa sari merupakan pakaian khas Malaysia, atau kare adalah makanan khas Malaysia. Demikian juga halnya dengan budaya dan tradisi China tidak pernah di klaim sebagai budaya Malaysia. Penalaran saya, dengan memperhatikan perkembangan politik dan kebangsaan yang berkembang, membawa kepemikiran bahwa etnik Melayu di Malaysia memerlukan pengakuan tradisi dan budaya dengan lebih mengakar. Selain kebudayaan Melayu, yang menjadi akar budaya mereka, maka para politisi budaya telah merambah ke budaya dan tradisi lainnya di Indonesia, yang bukan berasal dari tradisi Melayu, untuk dinyatakan dan diakui sebagai bagian dari ekspresi budaya mereka. Perlu juga kita camkan dan kita ketahui bahwa budaya tidak mengenal batas-batas administrasi pemerintahan ataupun negara. Misalnya budaya Jawa, seperti wayang kulit dan gamelan, berkembang di Jawa Barat, Sumatera Utara, sampai di Suriname dan Amerika. Tetapi tetap disebut budaya yang berasal dari Jawa. Demikian juga makanan rendang, misalnya, dimanapun dimasak dan dihidangkan, diakui dan diterima ssebagai bagian dari budaya Minang. Masih banyak lagi contoh ekspresi budaya yang berkembang melewati batas-batas teritori dan administrasi negara. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Malaysia harus ?membajak? budaya-budaya tersebut dan mengakui bahwa sebagai budaya Malaysia? Sebenarnya Malaysia bisa saja mengembangkan Tari Pendet atau Batik, walaupun dengan hasil yang lebih baik, dengan tetap mengakui sebagai budaya Bali dan Jawa. Para musisi Asia sudah banyak yang mengauasai dan mengembangkan musik klasik yang bersal dari Eropa tanpa harus menyatakan bahwa musik tersebut berasal dari Asia.

Secara sederhana dapat disimpulkan, bahwa etnik Malayu di Malaysia, untuk mempertahankan identitasnya, menginginkan agar lebih mempunyai akar budaya, dengan mengadopsi budaya-budaya luhur dari etnik-etnik di Indonesia sebagai bagian dari ekspresi budaya mereka. Setelah budaya-budaya populer dan budaya rakyat seperti reog Ponorogo, mereka menginginkan budaya-budaya yang lebih luhur seperti batik dan tari Pendet menjadi bagian dari budayanya. Saya menganggap para politisi budaya Melayu mencari jati diri mereka dengan jalan yang keliru dan telah mengusik bangsa Indonesia. Persaingan dominasi antara etnik Melayu, China, dan India di Malaysia akan masih terus berlangsung, dipengaruhi juga dengan persaingan dalam kancah ekonomi dan politik untuk merebut kekuasaan pemerintahan.

Disisi lain, kita sendiri harus benar-benar memanfaatkan ekspresi budaya kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang ada kaitannya dengan hubungan internasional. Janganlah arti budaya dikerdilkan hanya sebagai kesenian, terutama yang berhubungan dengan daya tarik pariwisata.

Kita juga patut mempertanyakan dengan kejadian baru-baru ini di Tanjung Berkait, mengapa Dinas Kelautan dan Perikanan kita yang sedang menghadapi Polis Diraja Malaysia dibiarkan oleh Kepolisian ataupun Angkatan Laut. Demikian juga dengan tidak ditanggapinya nota protes Republik Indonesia dianggap seperti biasa-biasa saja. Bukankah itu pelecehan. Mungkin Pemerintah kita atau Menteri Luar Negeri tidak merasakan itu sebagai pelecehan, tetapi masyarakat menganggap itu pelecehan yang serius.

Sudah saatnya Presiden SBY secara serius menghadapi prilaku Malaysia ini. Konflik budaya, konflik tenaga kerja, konflik perbatasan dan kedaulatan, dan konflik-konflik lainnya akan terus berkembang dan mencuat. Kita negara besar tetapi juga harus berani bertindak, dan harus aktif mendahului, jangan sampai kita yang didahului dan kemudian mengadakan retaliation atau pembalasan.

Jakarta, 22 Agustus 2010

Dikirim ke Suara Pembaruan 22 Agustus 2010, 13.25