BIARKAN JAKARTA LUMPUH

Rahardi Ramelan

Pagi hari Jumat tanggal 6 Agustrus kita sudah disodori berita kekacauan di Bandara Cengkareng. Seperti biasanya instansi terkait saling bantah siapa yang salah. Yang jelas telah terjadi gangguan arus dalam waktu pendek atau kedipan selama 1,7 detik. Bagi sistem yang terdiri dari peralatan elektronika yang sensitif, kedipan pendekpun sudah akan mengganggu atau memutus operasi peralatan tersebut. Kekacauan di Bandarapun tidak terelakan. Seperti biasanya instansi yang bertanggung jawab saling menyalahkan dan membela instansinya masing-masing.

Kemudian sore harinya Jakarta diguyur hujan lebat, genangan air terjadi dimana-mana. Kemacetan pun terjadi di hampir semua ruas jalan. Kemacetan jalan di kota Jakarta sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Sepeda motor dan mobil pribadi menjadi kambing hitamnya. Jalur busway mulai disterilkan, kakacauan pindah ke jalur lainnya. Sayangnya jumlah bus Transjakarta tidak ditambah, akibatnya jalur busway sering lengang.

Kelumpuhan total lalulintas Jakarta diprediksi akan terjadi pada tahun 2015, selamanya dijawab dengan perbaikan akan atau sedang dilakukan. Katanya rencana mass rapid transportation sudah ada blue print dan basic design-nya, dan satu koridor akan beroperasi pada tahun 2016. Kenyataan lainnya proyek monorel mewaiskan tiang-tiang beton dan besi.

Kereta api anjlok, enam jalur tol dalam kota terhambat belum ada payung hukumnya, terminal dan halte bayangan terus beroperasi, marka jalan hanya jadi hiasan.

Di sisi lain, walaupun sebelumnya Direktur Utama PLN telah mendeklarasikan tidak akan ada lagi pemadaman listrik, tetapi beberapa hari kemudian terjadi lagi pemadaman. Walaupun penyebabnya tertabraknya fasilitas PLN oleh excavator pihak ketiga, tetapi tetap saja bagi masyarakat telah terjadi pemadaman.

Lalu bagaimana? Siapa yang berhak atau berwenang mengadakan keputusan untuk perbaikan?

Harus pindah

Kemudian muncul wacana memindahkan ibu kota, yang sebetulnya sudah lama didiskusikan, pernah disebut Palangkaraya dan Jonggol. Tetapi apakah akan mengurangi kepadatan Jakarta dan pulau Jawa?

Berbagai deklarasi dan pencanangan memindahkan kegiatan ekonomi terus dikumandangkan. Baru-baru saja dideklarasikan Maluku menjadi lumbung ikan. Pernah dideklarasikan Gorontalo menjadi pusat jagung nasional. Sumatera Selatan lumbung energi. Kemudian gagasan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Pertanyaan yang muncul apakah pemerintah serius akan menjalankan ini?

Yang penting sekarang ini adalah momentum untuk mengembangkan pusat ekonomi didaerah. Bukan saja wacana, rencana, blue print, road map, akan, atau sedang. Tetapi harus dilaksanakan.

Yang penting adalah mengembangkan infrastruktur ekonomi seperti listrik, jaringan jalan, pelabuhan laut dan bandara. Jangan lagi setengah-setengah. Misalnya kita sudah tidak pernah mendengar lagi pengembangan pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatera Selatan. Kita memerlukan pusat-pusat ekonomi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Yang penting terbentuknya jaringan transportasi baik laut dan udara yang efisien, bagaimana kita dapat mencapai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut dengan cepat dari Jakarta, Singapura, maupun Tokyo. Mengembangkan pusat-pusat ekonomi ke luar Jawa, harus dimotori oleh pemerintah dengan mengalokasikan APBN dan APBD, serta menginstruksikan BUMN dan BUMD untuk fokus pembangunan di daerah (bukan Jawa). Perusahaan pengembang yang telah menikmati keuntungan di Jakarta dan Jawa, harus digandeng dan harus berbagi kekayaannya untuk mengembangkan property di pusat-pusat ekonomi baru. Proses perijinan harus lebih murah dan cepat.

Mengapa kita harus terus memanjakan Jakarta dan pulau Jawa. Biarkanlah Jakarta macet, biarkan jalan pantura macet, biarkan Jawa kekurangan listrik. Biarkan Jakarta dan Jawa menjadi tidak nyaman untuk perkembangan usaha baru, tidak menarik untuk mencari rejeki. Biarkan masyarakat dan pengusaha menentukan pilihannya.

Sekarang saatnya kita membuat pilihan, sebagai Negara Kesatuan Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai Rote. Daerah sudah lama tertinggal, jangan ada lagi anggaran pembangunan gedng dan infrastruktur untuk Jakarta dan pulau Jawa, anggaran dan dana yang ada harus dikosentrasikan untuk membangun infrastruktur di luar Jawa. Jangan lagi ada ijin dikeluarkan untuk mendirikan mall, pusat belanja, komplek perumahan mewah, dan super block di Jakarta dan di pulau Jawa.

Setelah 65 tahun merdeka, kita selalu memanjakan Jakarta dan pulau Jawa dengan dalih pertumbuhan. Marilah kita berfikir out of the box untuk menyeimbangkan pembangunan bangsa kita. Bukan lagi saatnya untuk berwacana, kita memerlukan keputusan dan jiwa besar para pemimpin dan penguasa. Jangan lagi berfikir dan bertindak as usual. Kapan lagi.

Jakarta, 7 Agustus 2010

Dimuat di Republika 8 Agustus 2010,