Prof. Dr. Rahardi Ramelan MSc.ME.

Komentar atas hasil penelitian:

JARINGAN SOSIAL PETUGAS DAN NARAPIDANA DALAM MELAKSANAKAN HUKUMAN PENJARA:

STUDI ETNOGRAFI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR

Oleh: A Josias Simon R

Program Pascasarjana Antropologi, Universitas Indonesia

Pendahuluan

Dalam dua buku saya mengenai penghidupan di dalam Lapas Cipinang (Cerita dari Cipinang ? 2003 dan Cipinang Desa Tertinggal ? 2008), saya menyatakan bahwa kehidupan didalam Lapas sukar dimengerti oleh orang dari luar, dan untuk dapat memahaminya harus dialami sendiri. Saya juga menyatakan bahwa budaya di dalam Lapas, sebagai sub-kultur (juga diutarakan oleh Kiran Bedi/2003 ? 124) tidak terlepas atau merupakan cerminan dari budaya yang ada dalam masyrakat bebas.

Pengamatan dan penelitian Sdr. A. Josias Simon yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu 1) dari Tempat Besukan September 2007 ? Juli 2008, 2) dari Pos Jaga Blok A , mulai 29 Juli 2008 selama 6 bulan, dan 3) sebagai petugas dengan seragam mulai Mei 2009 selama 6 bulan; telah dapat memahami sebagian besar kehidupan dan budaya di dalam Lapas.

Pendekatan pemahaman kehidupan didalam Lapas, sebagai upaya untuk menganalisa lebih jauh kehidupan sosial dalam penjara, melalui: 1) kehidupan sosial sebagai tempat melaksanakan hukuman penjara, 2) bentuk jaringan sosial antara narapidana dan petugas, dan 3) implikasi sosial dalam pelaksanaan hukuman penjara; dapat dikatakan sudah tepat. Walaupun penulis pernah menginap didalam blok, tetapi kehidupan malam, sisi pribadi (yang tidak pernah diceritakan) dan sex di dalam Lapas belum dapat terekam seluruhnya, dan itu memang sangat sukar untuk diketahui dan dimengerti.

I. Lapas Klas IIA, Paledang – Bogor

Walaupun penulis mempunyai 3 alasan untuk memilih Lapas Paledang Bogor sebagai tempat peneitian, tetapi menurut saya ada satu alasan penting lainnya yang menjadi pertimbangan, ialah bahwa Lapas tersebut termasuk peninggalan zaman kolonial, dengan ciri-ciri pembagian dan besaran blok, serta berada di tengah kota. Lapas dengan konsep ini masih merupakan bagian terbesar dari Lapas diseluruh tanah air. Dengan demikian kajian penulis dapat mengrepresentasikan kehidupan disebagian besar Lapas yang ada. (Selama di Lapas Cipinang saya masih menempati Lapas lama, dengan susunan mirip dengan Lapas Paledang dengan jumlah blok dan kamar yang lebih besar).

Seperti halnya dengan Lapas di sekitar kota besar, Lapas Paledangpun mengalami over capacity hampir 100%. Jumlah penghuni pada tahun 2008 rata-rata mencapai 1480 orang, dan pada puncaknya mencapai angka sekitar 2000 orang. Hampir setengahnya merupakan tahanan titipan.  Sedangkan narapidana dengan hukuman diatas 1 tahun berjumlah 599 otrang. Keadaan ini menggambarkan bagaimana sulitnya menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan, karena menurut peraturan perundangan yang berlaku, pembinaan hanya dapat diberlakukan kepada narapidana yang sudah berstatus hukum tetap (WBP).

Walaupun sejak tahun 1964 kita sudah mengadopsi Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti sistim penjara, tetapi Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, baru diundangkan pada tahun 1995, UU No. 12 tahun 1995, dan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut baru dibuat dan diberlakukan pada tahun 1999. Sehingga yang terjadi dalam pengelolaan Lapas, dilaksanakan dengan berbagai peraturan kolonial dengan melakukan tambal sulam, dan peran sebagian besar para petugaspun masih membawa prilaku sipir penjara.

Dalam keadaan yang demikian, serta kenyataan terjadinya over capacity, maka pendekatan pengelolaan Lapas, lebih ditujukan untuk menjaga ketenangan dan keamanan, dengan mengenyampingkan berbagai peraturan yang berlaku.

II. Kehidupan Sosial

Pengamatan penulis mengenai hierarchy didalam komunitas narapidana, pada dasarnya menggambarkan juga status sosial didalam komunitas Lapas. Bertambahnya berbagai tindakan pelanggaran yang dapat dipidanakan, telah menjadikan penghuni penjara menjadi sangat heterogen, baik dari jenis kejahatan, umur, pendidikan, dan status sosial.  Keadaan yang demikian, membuat pimpinan dan petugas Lapas, semakin terdesak untuk membangun jalinan hubungan yang erat antara petugas dan narapidana. Peran pengaturan ruang, lapangan atau teritory banyak diserahkan kepada narapidana sendiri, melalui korve, Buser, kepala kamar (KM atau Palkam) dan pemuka blok (forman). Pada dasarnya penunjukan dan pengangkatan mereka diserahkan kepada ?kekuatan? nyata dilingkungan narapidana.

Siapapun dan apapun statusnya seseorang diluar Lapas, akan mengalami rasa kecil hati atau ?rasa takut? kalau memasuki penjara untuk pertama kalinya (ingat seorang Jenderal Polisi yang terpaksa dibuatkan Lapas terpisah dilingkungan Kepolisian, karena takut dianiaya). Mungkin di Lapas Paledang, karena berada di Jawa Barat, maka peran ?tokoh-tokoh? (hal 20) yang didasari oleh primordial kesukuan tidak terlalu terasa selain menyatakan dirinya ?sadulur? atau saudara(kemungkinan banyak narapidana berasal dari Sunda). Di Lapas besar lainnya, dan apa yang saya amati di Lapas Cipinang, pengelompokan berdasarkan kesukuan ini sangat dominan, seperti kelompok Arek (Jawa), Ambon (2 kelompok), Kai, Korea (Batak), Palembang, Aceh ( sewaktu masih banyak narapidana eks GAM). Bagi seseorang yang baru masuk ke penjara, didalam sebuah komunitas yang baru dan tidak dikenal, serta keras, mereka akan mencari kelompok yang mempunyai kesamaan dalam budaya dan bahasa, untuk bisa mendapatkan perlindungan. Inilah yang menimbulkan lahirnya kelompok-kelompok kesukuan tersebut. Pimpinan kelompok itulah yang merupakan pemimpin informal/yang dituakan (saya menamakan OTB) yang kemudian ikut menentukan personalia korve, KM, maupun pemuka kelompok.

Ruang hunian

KM dan pemuka blok, merupakan tokoh-tokoh sentral untuk menentukan komposisi penghuni kamar maupun blok. Kalau ada penghuni baru masuk ke Lapas, KM akan berada disekitar Kantor Regrestasi untuk mencari dan berusaha menempatkan narapidana/tahanan ?jelas? kekamarnya. Narapidana ?jelas? mereka akan menjadi sumber penghasilan, dan akan menjadi ?anak atas? atau ?pangeran? dan berkontribusi terhadap KM dan Kelompok. Keberadaan seorang tersangka yang masih dalam penyelidikan ataupun penyidikan seperti di Polres  sudah menjadi pengamatan para pimpinan kelompok bersama KMnya (sudah di GM) , sehingga penempatan nantinya didalam Lapas dapat berjalan mulus. Bagi tahanan/narapidana ?tidak jelas?, yang berarti tidak pernah ada yang memperhatikan selama proses, diserahkan kepada Lapas untuk menentukan penempatannya. Mereka akan menjadi ?anak bawah?, ?anak hilang? atau ?dayak? yang membebani pengelolaan kamar. Kalau kita analogikan dengan kehidupan didalam masyarakat, maka strata sosial yang berlaku didalam masyarakat, tercermin juga di dalam Lapas. Berbagai tingkat perumahan dan pemukiman di perkotaan, mengrefleksikan keadaan kamar didalam Lapas. Bagi yang tidak mempunyai uang, kolong jembatan atau kolong jalan tol menjadi tempat tinggalnya, kemudian ada rumah kontrakan, RSSSSS, KPR, Town House, Apartement, sampai rumah dan vila mewah.

Demikian juga dipenjara uang yang berbicara dan berkuasa.

Makan

Mungkin hanya setengah dari penghuni Lapas memakan Cadong yang disediakan. Para petugaspun mengetahui bahwa cadong tidak perlu disiapkan 100%. Kemana sisanya? Jatah cadong untuk seorang narapidana sekitar 10.000 rupiah/hari.

Pengamatan penulis berkembangnya warung dengan berbagai jenis makanan, sangatlah tepat. Adanya narapidana yang menyediakan jasa memasak kembali cadong dengan tambahan ikan asin/daging dengan ongkos tertentu, dapat mengurangi pengeluaran biaya makan bagi narapidana yang mempunyai keterbatasan. Disinipun muncul strata sosial seperti halnya ada PKL, warung tenda, warteg, sampai resto dan kafe. Selain untuk makan, yang menjadi sumber bisnis lainnya adalah penjualan air minum dan rokok. Di dalam Lapas yang besar seperti Cipinang, sistim perdagangan sudah sedemikian berkembang sehingga muncul peran distributor, grosir atau pengusaha besar, dan penjual eceran atau retail. Makanan dari luarpun (reman) dapat masuk melalui beberapa jalur.

Penulis juga mengamati bahwa selain transaksi secara tunai juga dimungkinkan dengan hutang atau angsuran. Tergantung dari kiriman uang yang akan diterima.

Komunikasi dan voucher pulsa

Pemakaian HP didalam Lapas sudah menjadi pemandangan biasa. Keberadaan dan pemakaiannya lebih intens dikarenakan keterbatasan ruang gerak dan kurangnya kemungkinan tatap muka. Pemakaian HP oleh narapidana, selain mengurangi rasa ketegangan bagi narapidana untuk ber ?sosialisasi? dengan keluarganya, juga masih dimanfaatkan untuk mengurus berbagai masalah yang berkaitan dengan proses hukum itu sendiri. Dampak negatif yang muncul seperti untuk keperluan peredaran dan bisnis narkoba atau terorisme, janganlah dijadikan alasan untuk menghilangkan peran komunikasi dengan HP pada saat ini.

Pemakaian HP yang intens ini, memunculkan bisnis baru, yaitu penjualan pulsa elektronik. Penulis mengutarakan betapa besarnya ongkos bagi narapidana yang menerima besukan dan membawa uang untuk sekedar melangsungkan hidupnya. Pungutan resmi petugas secara langsung atau melalui tamping, dan setoran kepada KM dan Buser, telah menciptakan cara pengiriman uang melalui penjualan pulsa elektronik (hal 110), selain pemakain ?kapal selam? dan ?kapsul?. Penjualan pulsa di Lapas bukan hanya dimanfaatkan oleh sesama natrapidana, tetapi juga oleh petugas untuk mendapatkan pulsa murah.

Walaupun telah dicoba dibeberapa Lapas diberlakukannya Bebas Peredaran Uang (BPU), tetapi hasilnya tetap nihil, karena petugas sendiri memerlukan uang tunai. Semua transaksi termasuk ?86? hanya mungkin dilakukan dengan tunai atau ?pulsa?.

Kebutuhan seksual

Bagi narapidana dengan keterbatasan uang, maka masturbasi dan SBP (Sex By Phone) menjadi salah satu jalan. (hal 114). Hubungan anal sex rupanya sudah berkurang seperti yang diutarakan penulis. Namun demikian dibeberapa Lapas masih terjadi dengan adanya ?adik manis? atau ?adik ayu?.

Memang masalah kebutuhan sex ini sangat ditutupi dan dilakukan secara deskret, karena melibatkan petugas dan pimpinan, dengan melibatkan biaya yang besar. Seperti yang disampaikan Adi Sujatno dan Didin Sudirman dalam ?Pemasyarakatan, Menjawab Tantangan Zaman? (cetakan kedua 2008); dalam pemenuhan kebutuhan sex dikenal istilah  ?homobo?olabui?, ?memerian?, ?entogan? dan ?wartil? (nuansa bahasa Sunda).

Pengamatan saya selama di Cipinang, maka hubungan sex juga dilakukan ditempat kunjungan. Sebab itu dikenal adanya ?celana besukan?, celana yang dirobek kantongnya. Informasi dari petugas wanita, yang memeriksa pengunjung wanita ternyata sudah tidak memakai penty sewaktu mengadakan kunjungan. Melalui CCTV yang dipasang pernah terlihat terjadinya oral sex ditempat kunjungan.

Fakta juga menunjukan ada narapidana dengan hukuman pidana yang panjang, dimana selama menjalankan hukumannya mendapatkan beberapa anak. Caranya?

Perselisihan

Perselisihan terjadi bukan disebabkan hal-hal besar saja, melainkan juga masalah kecil didalam kamar (kentut, ngorok). Perelisihan sering disebabkan oleh pertentangan dan perebutan penguasaan ruang, yang dapat menghasilkan uang. Seperti warung, peredaran air atau pulsa, makanan dan lainnya. Perselisihan biasanya diatasi oleh para pimpinan kelompok atau yang dituakan, agar tidak memasuki ranah petugas yang akan mengakibatkan hukuman berat, antara lain sel tikus atau digulung. (hal. 126).

III. Jaringan Sosial Petugas dan Narapidana

Keterbatasan anggaran, kurangnya personil, program yang berlebihan, dan gaya hidup para petugas, menjadi penyebab diperlukannya pemasukkan tambahan yang berasal dari narapidana. Penambahan pemasukkan ini dikaitkan dengan diberikannya berbagai kelonggaran bagi narapidana. Menciptakan ketenangan dan keamanan didalam Lapas menjadi hal yang diutamakan.

Sejalan dengan upaya memberi kesibukan kepada narapidana, maka keberadaan tamping (narapidana pedamping) dan pemuka, juga sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas. Dalam kesehariannya tamping membantu petugas dalam beberapa kegiatan. Penunjukan tamping ditetapkan oleh Ka Lapas dan dikoordinasikan oleh pemuka dan KPLP. Kedudukan tamping sangat vital, dan merupakan pekerjaan yang dicari oleh narapidana, karena bisa mendapatkan penghasilan. Kedudukan tamping yang dicari, terutama tamping untuk tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan narapidada dan pengunjung. Kontak dengan narapidana dan pengunjung inilah yang menjadikan sumber penghasilan.

Pemuka juga ditetapkan berdasarkan Keputusan Ka Lapas. Jenis dan banyaknya Pemuka sudah ditetapkan oleh peraturan. Kedudukan pemuka yang bisa menuju kepada pemberian remisi khusus, maka ?jabatan? pemuka ini menjadi rebutan. Jabatan pemuka jumlahnya terbatas dan jenisnya sudah ditetapkan. Tetapi penunjukan pemuka kadang-kadang disalah gunakan, seperti di Lapas Cipinang misalnya ada penunjukan pemuka perikanan walaupun tidak ada kegiatan perikanan.

KM, forman, tamping dan pemuka merupakan jaringan sosial yang paling kuat antara narapidana dan petugas. Penetapannya sangat dipengaruhi oleh para ?pentolan suku? dan ?jagoan? yang merupakan kekuatan nyata didalam Lapas. KM, forman, tamping dan pemuka, juga menjadi ujung tombak bagi petugas dalam menciptakan ketenangan, pengumpulan dana dan kebutuhan lainnya. Bagi petugas untuk mendapatkan pulsa, rokok, minumam dan makanan/cemilan hanya tinggal memerintahkan tamping. Ini merupakan jaringan informal. Menjadi pemuka merupakan transaksi. Mirip dengan pengangkatan jabatan PNS dan Kepolisian.

Ijin membuka warung diberikan hanya sepengetahuan petugas tetapi dalam perlindungan pemuka atau ?yang dituakan, pentolan, jagoan?. Demikian juga pemakaian ruang petugas atau pejabat untuk melakukan hubungan sex, dikoordinasikan sepenuhnya oleh tamping dan pemuka. Pemesanan tempat ?strategis? di tempat besukan untuk bercumbu, harus melalui dan ditetapkan oleh tamping.

Selain tugas dan kewajiban setor, serta penghasilan yang ?menggiurkan?, menjadi seorang tamping, pemuka, KM dan forman, memungkin narapidana mempunyai keleluasan dan tidak selamanya harus berada di kamar. Penetapan seorang korvepun melibatkan penguasa formal dan informal yang ada, karena harus ada pemindahan secara resmi dari blok atau kamar tempatnya semula. Menjadi korve, tamping, pemuka, KM dan forman, kesemuanya membutuhkan dana yang harus dibayarkan kepada penguasa, karena semua mengetahui bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut menghasilkan uang.

Di Cipinang misalnya seorang KM, mengatakan kepada saya bahwa rata-rata penghasilan bersih sebulan sampai 15 juta rupiah (2005).

IV. Implikasi Jaringan Sosial

Keadaan sosial dan jaringannya antara narapidana dan petugas yang telah diulas diatas, menunjukan bahwa rumah prodeo yang sering dijadikan icon penjara sudah tidak ada lagi. Kecuali bagi anak hilang, anak bawah atau dayak. Hubungan antara narapidana dan petugas, mirip dengan hubungan antara masyarakat dan otoritas/penguasa di kehidupan umum.

Tingkatan kehidupan kita yang sudah materialistis, menyebabkan juga para pejabat dan petugas Lapas menginginkan kehidupan yang lebih baik, apalagi penghuni Lapas sekarang ini juga ada yang berasal dari strata ekonomi yang lebih baik, sehingga merekalah yang menjadi sasaran utamanya.

Dalam uraian diatas terlihat, seperti yang dikatakan oleh penulis bahwa hubungan sosial antara narapidana dan petugas menunjukan suatu keteraturan yang jelas. Yaitu keteraturan struktural, keteraturan kategorikal, dan keteraturan personal. (hal. 162).

Jaringan sosial yang terbentuk antara narapidana dan petugas, menurut pengamatan saya terbatas kepada terbentuknya trust (saling percaya), terutama untuk terjaganya ketenangan dan keamanan, serta menghadapi ?pemeriksaan? dari masyarakat atau otoritas. Perubahan komposisi penghuni Lapas dan sering terjadinya pergantian pejabat dan petugas (kecuali petugas keamanan dibawah KPLP), tidak memungkinkan terbetuknya social capital. Social capital yang terbentuk, seperti diutarakan oleh Francis Fukuyama: The Great Disruption (2000) didasarkan adanya jaringan sosial yang terbentuk oleh kearifan lokal atau tradisional. Jadi walaupun terjadi semacam ?social capital?, itu hanya terbatas pada lingkungan Lapas saja.

Penutup

Studi Etnografi di Lapas Paledang Bogor yang dilakukan oleh Saudara A. Josias Simon R, melalui suatu in situ penelitian, telah dapat mengidentifikasikan dan membangun pengertian keberadaan Jaringan Sosial Petugas dan Narapidana.

Suatu pengamatan dari 2 lokasi dan keikut sertaan sebagai petugas, serta dengan memanfaatkan informan sebagai sumber sekundair, telah berhasil mendapatkan gambaran in depth anatomi hidup, kehidupan, dan penghidupan didalam Lapas.

Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah perubahan apa yang terjadi dengan dibangunnya Lapas ?modern? (menurut saya justru kembali ke sistem penjara),  dengan bentuk dan pendekatan tata ruang yang berbeda. Apakah kita dapat merubah ?kebiasaan? pejabat dan petugas dengan praktek-prakteknya yang sekarang biasa dijalankan?

Jakarta, Mei 2010