ALUTSISTA DAN INDUSTRI STRATEGIS

Rahardi Ramelan

Pengadaan alutsista hankam kembali menjadi pembicaraan hangat. Berbagai kritik dan kenyataan mengenai keadaan alutsista hankam, semakin mendesak diperlunya suatu upaya yang lebih nyata untuk meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri. Persaingan sering muncul antara industri dalam negeri dengan para agen dan supplier yang membawa produk luar negeri, biasanya terkait dengan masalah pendanaan dan komisi. Para agen dan supplier tersebut pernah bernaung didalam Asosiasi Perusahaan Penyediaan Barang-barang Keperluan Pertahanan dan Keamanan (Asperdia Hankam) yang berperan sangat kuat dan agresif.

Keinginan untuk membangun kemampuan untuk memproduksi alutsista sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1980-an dengan dimulainya program industri strategis melalui sebuah kebijakan terpadu TIPS – Technology and Industrial Policies, yaitu kebijakan industri yang didasari dengan penguasaan teknologi yang digagas oleh BJ Habibie selaku menteri riset dan teknologi. Mencapai kemandirian dalam industri dan teknologi militer membutuhkan waktu yang panjang dan harus dilaksanakan berkelanjutan. Strategi pengembangan industri dan penguasaan teknologi bukanlah kebijakan sesaat. Janganlah setiap pergantian pemerintahan kita melakukan perombakan kebijakan atau strategi.

Pada saat itu, selain meningkatkan dan mendirikan beberapa industri alutsista seperti DI (dulu Nurtanio), PINDAD, PAL, dan DAHAHA, juga berbagai upaya mengadakan perbaikan alutsista terus dilakukan seperti repowering tank PT 76 dan AMX 13 yang berjumlah puluhan, dan modernisasi firing system meriam arhanud. Tetapi semuanya terhalang oleh anggaran yang dialokasikan.

Kemudian lima tahun yang lalu, pada akhir Januari 2005, presiden SBY dalam sambutannya saat membuka diskusi pemberdayaan industri dalam negeri untuk mendukung kemandirian sarana pertahanan menyatakan secara lantang:

?Saya tantang saudara, agar peralatan yang bisa diproduksi dalam negeri dibuat di dalam negeri?. Tantangan tersebut ditujukan kepada yang hadir antara lain Menko Polhukam, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri/Ketua Bappenas dan beberapa Kepala Staf. Tetapi rupanya tantangan presiden, hanya sekedar tantangan. Kebijakan atau tantangan tanpa institusionalisasi dalam kenyataannya hanya tinggal sebagai wacana. Industri peralatan pertahanan dan keamanan tidak berubah banyak.

Sehingga pada awal pemerintahan yang kedua, tahun 2010, presiden SBY harus menekankan kembali perlunya memaksimalkan pemakaian alutsista buatan dalam negeri. Sekarang ini sedang digodok berbagai perangkat peraturan, antara lain pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan dan program Revitalisasi Industri Pertahanan Nasional. Sebuah Master Plan Industri Pertahanan pun sedang disiapkan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sampai tahun 2025.

Harus kita akui, bahwa krisis tahun 1998, telah memutus perkembangan industri dan teknologi kita, atau yang sering saya sebut sebagai terjadinya disruptive technological development. Walaupun adanya keinginan politik pada tahun 2005, ternyata perkembangan industri peralatan keamanan dan pertahanan tidak seperti yang diharapkan oleh kepala negara. Semoga upaya pada awal tahun 2010 ini tidak mengalami nasib yang sama. Janganlah presiden pada tahun 2015 yang akan datang, harus mengulang kembali hal yang sama.

Dalam mengembangkan industri militer, kita tidak dapat terlepas bahwa satu bangsa harus memiliki techno-ideology yang menjadi dasar bahwa bangsa ini memang sungguh-sungguh ingin menguasai teknologi dan industri. Techno-ideology ini harus dimiliki oleh para pemimpin bangsa.

Industri strategis

BUMN yang pernah tergabung dalam industri strategis dijadikan wahana untuk menguasai teknologi. Bukan hanya memproduksi peralatan, melainkan juga menguasai teknologi proses dan disain.  PT Pindad, selain memproduksi senjata ringan, juga diharapkan mengembangkan teknologi tempa dan pengecoran presisi (invesment casting), PT DI selain mengembangkan kemampuan produksi dan diasin pesawat terbang, juga kemampuan memanfaatkan komputer besar dan teknologi struktur ringan lainnya. Pemerintah juga mendirikan Lembaga Uji Konstruksi ? LUK, dan Laboratorium Aero-Gas Dinamika dan Getaran ? LAGG untuk mendukung proses penguasaan teknologi dibidang kedirgantaraan. Untuk teknologi peroketan kita memiliki LAPAN dengan laboratoriumnya. Sedangkan PAL selain memproduksi kapal, memiliki kemampuan untuk teknologi baja tebal. Dalam teknologi perkapalan PAL dan industri perkapalan didukung oleh Laboratorium Hidrodinamika dengan towing tank nya. Untuk mendukung industri alutsista masih banyak industri lain, baik BUMN maupun swasta, yang mempunyai kemampuan dan dapat mendukung kemandirian kita.

Perlu kita sadari, bahwa kebutuhan alutsista yang dapat diproduksi dalam negeri, tidak selalu dapat mendukung keekonomian produksinya. Selain upaya ekspor, kerja sama dengan negara tetangga terutama ASEAN harus menjadi  opsi untuk mengatasinya. Kerjasama sejenis sudah biasa dilakukan oleh negera-negara di Eropa. Di sisi lain, tidak semua alutsista dapat diproduksi di dalam negeri, sehingga harus dilakukan dengan impor. Untuk mendukung perkembangan industri hankam, pada tahun 1980/1990-an  pernah diterapkan kebijakan offset dan counter purchase. Rencana pengadaan pesawat tempur dan kapal perang sekarang ini sebaiknya diikuti dengan program offset untuk memberikan nilai tambah kepada industri-industri kita.

Dikirim ke Suara Pembaruan tanggal 2 Februari 2010, jam 15.35