DRAMA HUKUM dan POLITIK

Drama ?Anggodo? perlahan menghilang dari tayangan televisi. Setelah penahanan Anggodo, sudah menjadi antiklimaks dan ceritranya sudah tidak menarik lagi. Kitapun telah disuguhi dua drama baru, ?Pondok Bambu? dan ?Senayan?. Dua locus TKP (tempat kejadian perkara) yang menjadi tayangan televisi dan paling mendapat perhatian masyarakat dalam beberapa minggu ini. Dua peristiwa yang menambah  keprihatinan masyarakat akan proses hukum dan politik. Masyarakat tercengang dan tersenyum sinis sambil mencibir bibir. Adanya  istana di Pondok Bambu, merupakan pembuktian visual, apa yang sebenarnya telah lama menjadi ceritra dalam masyarakat, yaitu mengenai keadaan di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan). Sedangkan yang terjadi di Istana Wakil Rakyat dengan Pansus Bank Century, walaupun jalan ceritanya sudah diperkirakan bagaimana akan berakhir, tetapi jadi menarik mengamati prilaku wakil rakyat.

Penjara di Indonesia, walaupun sudah menerapkan sistem baru yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964, yaitu sebagai lembaga pemasyarakatan, tetapi kenyataannya perubahan dari sistem kolonial boei belum menggambarkan hasil yang diharapkan. Yang selalu menjadi alasan adalah kurangnya atau tidak tersedianya infrastruktur yang memadai, baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur piranti lunaknya. Atau kurangnya anggaran. Dari sepuluh prinsip konsep pemasyarakatan, yang penting antara lain: negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk / lebih jahat daripada sebelumnya ia masuk lembaga,  narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan  kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami, selama kehilangan kemerdekaan bergerak, dan  narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Prinsip-prinsip itulah, yang dalam pelaksanaanynya menjadi beban bagi Lapas/Rutan dalam menghadapi narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dengan keterbatasan fasilitas dan anggaran, bagi Lapas dan Rutan ?terpaksa? mengadakan pendekatan dan  meminta dukungan WBP yang mempunyai kemampuan dan status ekonomi lebih baik, untuk turut membiayai perbaikan dan  program didalam Lapas/Rutan. Partisipasi dari WBP, bukan saja pemikiran, melainkan juga dana. Masalah yang biasa muncul biasanya sekitar kebersihan dan kesehatan, serta penyediaan air, yang merupakan kebutuhan dasar. Berbagai kegiatan perayaanpun meminta bantuan dana WBP. Partisipasi WBP tertentu ini, sering diimbangi dengan pemberian perlakuan khusus, atau sebaliknya. Jadi dalam melaksanakan pengelolaan Lapas dan Rutan, pejabat dan petugas harus menghadapi pilihan yang delimatis untuk dapat mewujudkan ketenangan dan keamanan di dalam Lapas/Rutan. Dengan kenyataan bahwa hampir semua Lapas/Rutan mengalami over crowded, maka ketenangan dan keamanan inilah yang biasanya menjadi pilihan utama, dengan memberikan dispensasi ataupun mengorbankan berbagai ketentuan.

Hukum atau politik

Drama lainnya yang menjadi tontonan masyarakat di televisi adalah proses yang terjadi di Panitia Angket Kasus Bank Century. Muncul pertanyaan mengenai kehadiran para pejabat dalam sidang-sidang panitia angket. Mulai pejabat departemen dan BI, menteri, mantan Wakil Presiden, Wakil Presiden, sampai narapidana. Mereka dipanggil sebagai saksi dan disumpah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota Panitia Angket dalam sidang, sering dilontarkan dengan nada keras, memojokkan, meggurui, dan mencari kesalahan. Sidang bukan lagi untuk mencari dan mendapatkan penjelasan, melainkan sudah menyerupai sidang pemerikasaan kasus pelanggaran hukum. ?Saksi? harus menghadapi anggota Panitia Angket yang berjumlah 30 orang, yang sering bertindak seperti penyidik. Mereka harus menghadapinya sendiri, tanpa ada pembela yang mendampinginya.

Budiono yang menjabat wakil Presiden, mendapatkan perlakuan yang sama sebagai ?saksi?. Walaupun kehadirannya di sidang Panitia Angket harus menjelaskan perannya pada jabatan sebagai Gubernur BI, tetapi kita tidak dapat melepaskan Boediono sebagai Wakil Presiden. Seorang Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung, dalam satu paket dengan SBY sebagai presiden. Walaupun berbagai perundangan membedakan antara Presiden dan Wakil Presiden, tetapi karena mereka dipilih dalam satu paket, maka dapat dikatakan mempunyai kedudukan dwitunggal. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Budiono seorang Wakil Presiden, dibiarkan menghadapi situasi yang memojokan dan dicari-cari kesalahannya. Mengapa SBY tidak berupaya untuk mengambil langkah, sehingga menghidarkan kedudukan Budiono menjadi bulan-bulanan dan serba salah. Apa gunanya koalisi untuk memperolah mayoritas di DPR?

Sidang Panitia Angket Bank Century, masih terus berjalan, dilaksanakan dengan terbuka, dan ditayangkan televisi. Kita semua menyaksikan bagaimana wakil rakyat berprilaku, yang tidak bisa menjadi panutan atau untuk ditiru. Pimpinan sidang membiarkan semua terjadi. Etika dan kepatutan sebagai bangsa yang berbudaya sudah jauh ditinggalkan. Apa hanya demi demokrasi? Panitia Angket adalah panitia politik. Dikhawatirkan, setelah menggali berbagai informasi, dengan telah menimbulkan berbagai damage, friksi dan distorsi, akan berakhir dengan kompromi politik.

Harapan masyarakat proses hukum kasus Bank Century oleh KPK dapat dilakukan lebih cepat dengan mengambil informasi dan data yang berkembang di dalam  Panitia Angket. Yang salah harus dihukum, dan uang rakyat harus kembali.

Dikirim ke harian Republika tgl 20 Januari 2010 jam 2.35