KOPENHAGEN DAN SAMPAH

Rahardi Ramelan

Awal bulan Januari 2010 planet kita diguncang cuaca ekstrem. Selain Amerika Utara, Eropa mulai dari London sampai Moskow, dan terus ke Tiongkok bagian utara, dilanda badai salju. Hujan deras dan banjir terjadi di Amerika Selatan, sebagian Afrika, Jepang, dan Asia tenggara termasuk Indonesia.

Perubahan iklim yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia, telah mendorong diadakannya konperensi perubahan iklim PBB 2009 atau COP 15. Konperensi tersebut sangat mendesak dan diharapkan membawa hasil yang mengikat dan dapat diimplementasikan, karena kesepakatan lama (tanpa Amerika Serikat) Kyoto Protocol  akan berakhir pada tahun 2012. Sayangnya yang dicapai diakhir konperensi ?Copenhagen Accord?, menurut saya adalah merupakan kesepakatan untuk tidak sepakat. Para pemimpin negara dan delegasi tidak ingin kehilangan muka untuk menyatakan bahwa konperensi gagal. Target kenaikan suhu global tidak melampaui 2 derajat Celsius, merupakan kesepakatan yang tidak mengikat.

Kenaikan suhu yang dipengaruhi oleh meningkatnya volume gas rumah kaca, sangat ditentukan oleh kebijakan dan prilaku pemakaian energi. Seharusnya, negara-negara pengemisi besar, Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia dan India, seharusnya yang paling bertanggung jawab untuk mengurangi emisi. Target penurunan emisi yang disampaikan SBY 26%, serta 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020, telah diikuti oleh China, India, UE, Jepang, Kanada, dan AS.

Untuk mencapai sasaran 26 persen, banyak hal yang harus dilakukan oleh kita. Target bauran energi seperti tertera dalam Perpres 5 tahun 2006, untuk tahun 2025 akan didominasi oleh batubara 33%, gas 30%, minyak bumi 20%. Sedangkan peran panas bumi hanya sebesar 5%, energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan air juga hanya sebesar 5%. Sedangkan kajian BPPT, dalam ?Outlook Energi Indonesia 2009?, yang mempergunakan model MARKAL (MARket ALlocation) untuk sisi supply, dan model MAED(Model Analysis for Energy Demand), untuk sisi demand, menunjukan bahwa kebutuhan energi final termasuk biomasa untuk tahun 2025 akan didominasi oleh BBM 35%, gas 15%, batubara 13%, biomasa 8%, dan listrik 13%, untuk skenario dasar ( pertumbuhan dan harga minyak rendah). Dilihat dari sisi demand atau pemakaian, kajian BPPT menunjukan untuk skenario dasar, bahwa sektor industri memanfaatkan energi sebesar 45%, diikuti transportasi 32%, dan rumah tangga 12%. Untuk sektor industri sendiri pada tahun 2025 akan didominasi oleh batubara 31%, gas 36%, listrik 14%, dan BBM 13%. Sedangkan sektor transportasi masih akan memanfaatkan bensin 54%, diesel 21%, biodiesel dan ethanol 15%, dan avtur/avgas 10%. Di sektor tenaga listrik dominasi PLTU batubara terus berkembang sampai 78% dari kapasitas terpasang, pada tahun 2025. Sedangkan pemakaian panas bumi hanya mencapai 1,5%.

Dikaitkan dengan penghasil emisi khususnya CO2, pembangkit listrik merupakan yang terbesar, diikuti oleh industri dan transportasi. Selain CO2, yang mempunyai kekuatan daya rusak terhadap lingkungan, juga CH4 sebagai akibat dari fermentasi anaerobik sampah di TPA, kotoran ternak dan limbah cair lainnya.

Intervensi Pemerintah

Berbagai analisis menunjukan, bahwa untuk mencapai target penurunan 26 persen emisi di tahun 2020, memerlukan intervensi pemerintah yang memungkinkan terjadinya perubahan skenario. Intervensi berbagai kebijakan, penyatuan persepsi pusat dan daerah, penyebaran pembangunan, serta pajak. Saat ini khusus disektor transportasi, tidak ada langkah nyata menanggulangi kebutuhan angkutan masal dan kemacetan, yang dapat mengurangi emisi. Maraknya pemakaian sepeda motor, bukan merupakan indikator suksesnya pembangunan, melainkan indikasi gagalnya mengembangkan tata ruang dan sistem transportasi. MRT masih tetap hanya jadi wacana sudah lebih dari 15 tahun, tiang beton monorel sudah lebih dari lima tahun mengotori kota Jakarta. Sepertinya pemerintah, baik pusat dan daerah, tidak mempunyai kuasa atau keberanian mengambil tindakan. Pemerintah DKI telah memberi contoh dengan memberlakukan wajib ambang batas emisi kendaraan bermotor. Tetapi pengadaan mobil pejabat setingkat menteri dengan mesin 3000 CC, bertentangan dengan arah kebijakan energi dan pengurangan emisi. Yogyakarta mempunyai lajur khusus sepeda, dan mewajibkan PNS setiap hari Jumat mempergunakan sepeda menuju tempat kerja. Perlu diikuti oleh kota-kota lain.

Selain perubahan iklim, salah satu penyebab banjir dan genangan air adalah sampah. Tahun 2006 yang lalu Bandung berubah menjadi kota sampah. Sekarang, Depok mempunyai masalah serupa. Berbagai upaya pemerintah menyelesaikan urusan sampah terus tersendat, saling menyalahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Upaya pemilahan sampah banyak dilakukan oleh pemulung dan mereka yang peduli lingkungan, sebagai upaya reuse dan recycle. Upaya DKI Jakarta yang menerapkan pemilahan sampah melalui kotak sampah dengan warna berbeda (jingga dan biru), tidak menghasilkan dampak nyata.

Sudah saatnya SBY memberikan tugas kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan tuntas masalah sampah, sebagai tolok ukur keberhasilnnya.

Penulis adalan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Dimuat di harian Suara Pembaruan tgl 18 Januari 2010