ACFTA dan “Road Map” Industri

Rahardi Ramelan

Akhir tahun 2009 dan awal 2010, ditandai dengan keresahan para pengusaha dan industriawan kita dengan diberlakukannya secara efektif FTA ASEAN-China (ACFTA) mulai 1 januari 2010. Perjajnjian Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok ini sebenarnya sudah ditanda tangani lima tahun yang lalu, yaitu 29 Nopember 2004. Jadi, sejak awal pemerintahan SBY-JK dengan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, pemerintah sudah mengetahui akan adanya berbagai dampak negatif dengan diberlakukannya ACFTA tersebut. Kita mengcermati perdagangan Indonesia-Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir ini, terus mengalami defisit untuk Indonesia.

Sekarang, semua pihak terkait sedang sibuk mencari upaya untuk mengurangi dampak negatif dari perjanjian tersebut. Pertanyaannya mengapa baru sekarang ributnya. Beberapa pasal dari ACFTA memungkinkan kita melakukan berbagai upaya untuk memproteksi industri kita selama masa transisi, yaitu sejak ditanda tanganinya naskah perjanjian tersebut.

Sejak itu pula, pengusaha, pakar dan perguruan tinggi, di dalam berbagai kesempatan telah membahas berbagai dampak yang akan melanda industri kita, khususnya industri manufaktur dan baja. Tetapi kita tidak banyak berbuat apa-apa. Kenyataan menunjukan, selama masa transisi pasar domestik kita telah dibanjiri oleh produk-produk Tiongkok. Tekstil dan produk tekstil merambah sampai pasar-pasar tradisional.

Di bidang tekstil ini sampai produk kebanggaan kita batik, terancam oleh tekstil printing dengan motif batik. Tentu, masyarakat kita dengan keterbatasan kemampuan, akan memilih produk yang murah dan lebih terjangkau. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Di bidang industri alas kaki, pusat industri kecil sepatu sudah berubah menjadi pusat perdagangan sepatu, yang mayoritas memperdagangkan sepatu buatan Tiongkok. Nasib yang sama terjadi dengan industri peralatan rumah tangga, baik yang termasuk comsumer goods, maupun consumer durable, seperti mesin cuci, kulkas, radio dan tv. Di sisi lain, kita belum bisa melepaskan diri dari perdebatan mengenai masa depan industri baja kita. Konsumsi besi baja kita terus meningkat seiring dengan kemajuan dan pembangunan, tetapi kita masih terperangkap dalam perdebatan untuk menentukan langkah ke depan.

Upaya penanggulangan, baru sekarang akan ditangani oleh pemerintah. Pemerintah berupaya mengusulkan untuk diadakannya modifikasi pemberlakuan tarif, tentu hal ini akan memakan waktu dan kelihaian dalam berdiplomasi dan bernegosiasi. Langkah lain yang sedang disiapkan adalah langkah-langkah nontarif, yang sebetulnya sudah ditabukan oleh WTO. Kita memiliki berbagai peraturan mengenai standar barang dan perlindungan konsumen. Tetapi sayangnya tidak pernah dijalankan dengan konsumen. Tidak semua barang produksi dalam negeri mencantumkan SNI (Standar Naional Indonesia).

Di sisi lain, kita pernah melakukan penerapan SNI secara buka tutup, seperti kasus SNI tepung terigu beberapa waktu yang lalu, dengan mencabut pemberlakuannya untuk sementara karena ada rencana impor gandum yang tidak memenuhi SNI. Upaya labelisasi produk, khususnya makanan, telah ada peraturannya, yaitu UU Nomer 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi kalau kita cermati dalam perdagangan, baik di pasar tradisional maupun modern, kita masih sering menemukan produk impor dengan label yang berbahasa dan tulisan asing, tanpa adanya terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tidak adanya label terjadi juga pada produk dalam negeri, khususnya produk industri kecil dan menengah.

“Road Map” Industri

Gejala terjadinya de-industrialisasi telah saya utarakan sewaktu diadakan pembahasan persiapan RPJM 2005-2009. Kekhawatiran yang sama juga disampaikan oleh para pakar ekonomi dan perguruan tinggi. Tetapi semuanya berlalu tanpa adanya tindakan yang nyata dan terfokus. Baru pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Presiden nomor 28 tentang Kebijakan Industri Nasional. Peraturan presiden tersebut, hampir tidak dapat dilaksanakan tanpa peraturan-peraturan lainnya, yang bukan hanya menjadi kewenangan Departemen Perindustrian.

Sebuah tim di Departemen Perindustrian, yang merupakan tim multi disiplin dan terdiri dari pakar dan wakil Kadin, berupaya untuk lebih mempertajam arah dan menentukan prioritas industri yang akan dikembangkan. Dalam RPJP kita menargetkan bahwa Indonesia menjadi nagara industri tangguh pada tahun 2025, dan kita menetapkan menjadi negara industri maju pada tahun 2020. Sebagai tindak lanjut dari Perpres 28/2008, pada bulan Nopember 2009 Departemen Perindustrian telah mengsosialisasikan 35 Road Map (peta panduan) pengembangan klaster industri prioritas. Dengan sasaran jangka menengah 2014 dan sasaran jangka panjang 2025.

Sayangnya, Road Map Industri tersebut tidak memberikan gambaran ataupun arah yang jelas apa yang akan menjadi prioritas dalam pengembangan industri. Road Map ini tidak merupakan kebijakan nasional, seolah-olah berdiri sendiri dan perlu mendapatkan dukungan instansi lain, dan industriawan. Tidak ada juga keterkaitan dengan masalah yang dihadapi sekarang ini dengan diberlakukannya ACFTA.

Sudah saatnya kita merumuskan kembali kebijakan industri nasional sebagai bagian dari politik dan ideologi bangsa serta politik ekonomi yang kita anut, dan bukan hanya merupakan rumusan-rumusan birokratis dan daftar keinginanĀ  dari sebuah departemen. Saatnya kita menghidupkan kembali semangat Indonesia Incorporated .

PENULIS ADALAH MANTAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dimuat Suara Pembaruan tgl 7 Januari 2010