PEMBIARAN ATAU TOLERANSI

Rahardi Ramelan

Kepolisian sedang gencar menyosialisasikan berbagai peraturan yang terkait dengan berlakunya UU Nr. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tetapi, fokusnya lebih kepada berbagai pelanggaran  yang diikuti dengan pidana denda maupun pidana kurungan. Kita mengetahui bahwa undang-undang dan peraturan mengenai lalu lintas yang lalu pun tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Berbagai pelanggaran dibiarkan, walaupun terjadi dihadapan para petugas, baik kepolisian maupun dishub. Sehingga muncul istilah kawasan tertib lalu lintas.

Pada sekitar hari raya, kita cermati begitu banyak terjadi pelanggaran peraturan lalu lintas. Polisi pun membiarkan berbagai pelanggaran tersebut atau sering menyebutnya sebagai toleransi di hari-hari tertentu. Mungkin kita masih dapat menerimanya. Tetapi, pembiaran ini bukan hanya terjadi di sekitar hari raya, juga sepanjang tahun, dan sudah berjalan lama. Pembiaran di jalan raya sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Termasuk pelanggaran dijalan bebas hambatan.

Penegak hukum sendiri juga melakukan pelanggaran, seperti memarkir kendaraan ditrotoar, berhenti ditempat-tempat terlarang, dan memakaii sepeda motor di jalan tol. Sepeda motor yang menggunakan jalur pejalan kaki sering dibiarkan, tanpa teguran. Sering terjadi sepeda motor atau becak berjalan melawan arah. Bus dan angkot masih seenaknya berhenti diterminal atau halte bayangan. Di tempat-tempat ramai, lalu lintas lebih banyak diatur oleh preman, timer atau pak ogah. Keadaan ini terjadi hampir merata diseluruh tanah air.  Kalau pembiaran terus dilakukan oleh petugas penegak hukum, peraturan yang bagaimanapun tidak akan memperbaiki keadaan lalu lintas di jalan. Yang terjadi justru menambah kemungkinan untuk mengadakan penyelesaian ?damai? atau ?pengertian?.

Belum lama ini, mencuat masalah raibnya pasal tembakau dari RUU Kesehatan. Suatu peristiwa yang menyedihkan dan sekaligus menggelikan. Apakah para wakil rakyat di DPR masih dapat dipercaya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat? Walaupun DKI Jakarta sudah mengeluarkan Perda larangan merokok di tempat-tempat publik, kenyataannya merokok secara bebas masih terus berlangsung di kendaraan angkutan umum, halte, setasiun, dan terminal, tanpa seorang petugaspun menegur. Masih banyak lagi pembiaran yang dilakukan oleh aparat, seperti masalah penggunaan kaki lima atau trotoar, calo karcis di stasiun, penjual parfum dan jam tangan gelap di terminal bandara.

Pembalakan liar, illegal fishing, dan perusakan lingkungan sampai hari ini terus berlangsung, juga dirasakan masih terjadinya pembiaran. Walaupun selalu diungkapkan kerugian negara berjumlah sampai triliunan rupiah, tetapi yang kita saksikan, pelanggaran demi pelanggaran terus berlangsung. Pernyataan politik, kebijakan, perintah sudah diumumkan, tetapi sepertinya bak angin berlalu, atau hanya sekedar gertak sambel.

Pembiaran yang terus berlangsung, tidak terlepas dari adanya kerjasama dengan petugas, dengan dasar adanya imbalan. Setelah terjadinya penumpukan pembiaran dan keadaan sudah mencolok biasanya baru diadakan penindakan dengan memerintahkan diselenggarakannya razia dan operasi tertib. Jadi semuanya menunggu perintah.

Pengawasan

Sudah rancu antara pembiaraan dan pemberian toleransi. Kalupun toleransi, untuk apa dan siapa? Berbagai institusi telah dibentuk untuk melakukan pengawasan, tetapi kenyataannya  keberadaan institusi tersebut bagai macan ompong atau macan kertas. Keadaan yang demikian menimbulkan apatisme dalam masyarakat, sehingga tidak terpanggil untuk turut melakukan  pengawasan.

Sebetulnya yang penting bukan mengubah-ubah peraturan, melainkan bagaimana melaksanakannya secara konsisten tanpa pandang bulu. Mengubah-ubah peraturan hanya menimbulkan kebingungan dalam masyarakat, dan membuka peluang terjadinya penyelesaian dengan cara kompromi dan berdamai.

Puncak pembiaran terjadi dalam Sidang Paripurna DPR, pada tanggal 14 Agustus 2009, dengan acara tunggal Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan RI. Saat itu lupa mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya diawal acara. Walaupun kemudian dinyatakan bahwa itu kesalahan protokol, tidak seorangpun yang hadir berani melakukan koreksi. Termasuk Presiden dan Ketua DPR tidak melakukan intervensi secara sepontan. Sedangkan para anggota DPR membiarkan sampai kemudian akhirnya disadari ada kekeliruan. Kejadian ini bisa saja dianggap kelalaian, tetapi saya menganggap bahwa kita telah mengedepankan protokoler seta peraturan-peraturan yang kaku, dan tidak ada yang berani mengadakan koreksi didepan atasan. Apa kita semua sudah masa bodoh dan tidak mempunyai perasaan kritis lagi?

Tampaknya, pembiaran atas pelanggaran berbagai ketentuan sudah merupakan gambaran kehidupan kita sehari-hari. Apa akan kita terus biarkan?

Dimuat di Suara Pembaruan tgl. 30 Desember 2009