SAATNYA MEROMBAK

Rahardi Ramelan

Gunjang-ganjing kasus Bibit-Chandra terus bergulir. Tempat perhelatanpun meluas, selain di MK, Kantor Wantimpres, juga berada di DPR Komisi III. Hukum dan politikpun sudah berbaur. Hiruk-pikuk lebih diramaikan lagi oleh media masa, terutama televisi. Belum lagi masyarakat yang sudah jemu dengan ketidak tegasan para pemimpin politik dan penegak hukum, mengadakan berbagai pagelaran baik di dunia maya, maupun  di Bundaran HI, serta di kota-kota lainnya. Pernyataan-pernyataan pembelaan diri dan membela institusi dari instansi dan oknum yang terlibat, serta upaya menutup-nutupi dan mengaburkan fakta, telah menjurus terjadinya polarisasi dalam instansi pemerintahan, khususnya penegak hukum dan masyarakat. Yang mengherankan mengapa semua ini dibiarkan terus berkembang. Presiden sebagai kepala negara dan pemimpin bangsa harus segera menghentikan pertikaian yang terjadi.

Kita harus memberikan acungan jempol kepada MK, yang telah berani memutar kunci kotak pandora untuk umum. Sebagian bangsa Indonesia dan para penegak hukum sejati tersentak mendengar rekaman KPK tersebut. Bermunculan tokoh-tokoh sutradara, para pemain utama dan pembantu, dalam cerita yang sudah diatur oleh tangan-tangan tertentu.

Adegan di MK dengan tokoh sentralnya Anggodo, telah membuktikan kepada publik bahwa mafia peradilan dengan ?markus? nya itu benar-benar ada. Mafia peradilan dan ?markus? sudah lama disinyalir, dibahas, diperiksa, dan katanya ditindak. Tetapi tetap tumbuh subur.

Kasus Bibit-Chandra hanya merupakan pembuka mata kita bahwa sinyalemen masyarakat itu benar dan terbukti. Para pelaku begitu pintarnya, bekerjasama dengan para petugas, untuk menciptakan rekayasa yang tidak mungkin dibuktikan dan dituntut secara hukum.

Melihat masalah mafia peradilan ini, jangan hanya kasus per kasus, atau tindakan oknum, melainkan seperti yang dikatakan oleh seorang anggota Tim Delapan, Anis Bawesdan, bahwa rekayasa ini telah terjadi secara sistemik. Saya mengkhawatirkan bahwa rekayasa kasus perkara semacam ini telah membudaya dikalangan penegak hukum, termasuk lembaga pengadilan. Mulai kasus teri sampai kasus kakap, dengan para pelaku yang melibatkan semua tingkatan dan lapisan masyarakat.

Sebaiknya kasus Bibit-Chandra untuk sementara di satus quo kan. Jangan ada lagi lembaga atau institusi, baik hukum maupun politik, mengadakan pemeriksaan ataupun dengar pendapat serta memproses kasus ini. Serahkan sepenuhnya kepada Tim Delapan sampai mendapatkan kesimpulannya. Kasus hukum ini sudah berkembang menjadi kasus yang multidimensi, menjadi masalah kehidupan bangsa. Pengungkapan dan penyelesaian kasus melalui  legal formal dan politik hanya akan memperuncing polarisasi yang sudah terbetuk.Sebaliknya kasus Bibit-Chandra harus kita jadikan pintu masuk pembenahan sistem peradilan kita, pembenahakn institusi penegak hukum termasuk peran pengacara.

Tim Delapan

Berbagai kasus rekyasa sudah lama menjadi pembicaraan di masyarakat secara luas. Jangan lagi kasus-kasus seperti ini dianggap biasa dan sebagai perbuatan oknum semata. Banyak kasus-kasus dimasa lalu yang berbau rekayasa telah menimbulkan banyak korban. Para korban tersebut dapat, secara diskret, menjadi sumber informasi untuk menelusuri modus-modus rekayasa yang terjadi. Diharapkan mereka bisa secara bebas dan terlindungi menunjuk sutradara dan aktor-aktor dibelakang kasus tersebut. Bukan hanya dibuka secara hukum formil, melainkan kaitannya dengan kekuatan, baik politik maupun uang.

Kotak pandora telah terbuka. Masyarakat terus mengikuti, peradilan dan institusi penegak hukum sudah menjadi tertawaan dan bahan olok-olok. Lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR lebih berfungsi sebagai perwakilan partai politik. Sudah terlalu lama masyarakat mencari dan menunggu keadilan yang sebenarnya. Semua jalur hukum yang ada sudah tercemar.

Diharapkan Tim Delapan dapat memberikan seberkas cahaya harapan. Untuk hal itu Tim Delapan sebaiknya diberi mandat tambahan, bukan hanya untuk mengklarifikasi kasus Bibit-Chandra, melainkan untuk mengungkap kasus-kasus rekayasa sebelumnya, serta memberikan saran perbaikan maupun perombakan praktek peradilan kita. Semuanya sekarang bergantung kepada Presiden SBY, sebagai pemimpun bangsa, agar  momentum ini jangan sampai berlalu dan disia-siakan. Masyarakat menunggu.

(PENULIS ADALAN MANTAN MENPERINDAG)

Dikirim ke Suara Pembaruan tanggal 16 November 2009