KEBIJAKAN INDUSTRI DAN MASALAHNYA

Oleh: Prof. Rahardi Ramelan

PENDAHULUAN

Membahas mengenai Kebijakan Industri Nasional (KIN) pada saat ini, diwaktu kita seluruh bangsa dan negara didunia menghadapi krisis keuangan dan ekonomi, menjadi sangat sulit. Mungkin yang kita bahas dalam pertemuan ini hanya garis-garis besarnya saja.

KIN atau Industrial Policy, tidak dapat dipisahkan dan terlepas dari Kebijakan Ekonomi (Economic Policy) maupun dari Kebijakan Nasional (National Policy). Bangsa dan masyarakat kita sedang dalam proses reformasi menuju demokrasi yang sebenarnya. Proses pemekaran dalam rangka otonomi daerah belum mencapai titik keseimbangannya. Ditingkatan yang paling mendasar masih terus muncul gagasan mengenai peninjauan kembali amandemen UUD 1945. Belum lagi komposisi kekuatan politik di DPR dan pemerintah, yang mungkin berubah pasca Pemilu dan Pilpres yang akan datang, hanya akan mempersulit KIN yang akan dirumuskan akan betul-betul menjadi acuan kebijakan industri di masa depan atau sekurang-kurangnya 5 tahun mendatang.

Arah yang jelas mengenai masa depan bangsa dan kebijakan ekonomi, yang didalamnya terkandung kebijakan industri, ialah yang dirumuskan pada tahun 1948 sebgai progran Benteng dan kemudian Rencana Kasimo dalam kebutuhan pangan dan pertanian pada tahun 1951-1952, yang bertujuan mempercepat pertumbuhan industri dan memperkuat peran industri kecil, serta dimulainya program penelitian dengan mendirikan berbagai jenis laboratorium.

Kemudian didalam perkembangannya, sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita tidak dapat terisolasi sendiri, melainkan ?terpaksa? menjadi bagian dari kelompok politik tertentu, masyarakat regional, maupun internasional. Sampai akhirnya kita terbawa dalam arus globalisasi yang sekarang sedang berlangsung dengan cepat dan massive.

Perkembangan yang penuh ketidak seimbangan didalam negeri mengharuskan kita hati-hati dalam mengambil keputusan. Sedang perkembangan yang kompleks di dunia, serta semakin mencuatnya masalah energi dan lingkungan yang dihadapi oleh planet bumi kita sekarang ini, menimbulkan  pertanyaan yang serius: KEMANA INDUSTRI KITA AKAN DIARAHKAN?

TENTANG KITA

Kita adalah negara besar dalam arti kata geografis dan jumlah penduduk. Kita termasuk  negara yang penting dengan sumber alam yang kita miliki. Kita memiliki budaya dan tradisi yang kaya. Para pendahulu kita pernah menjadi bagian dari kemashuran dunia. Sampai akhirnya kita menjadi korban kolonialisme pada abad pertengahan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita akan menjadi korban super-kapitalisme sekarang dan dimasa akan datang? Dan apakah kita hanya tetap akan menjadi bangsa penghasil bahan mentah bagi negara-negara industri maju?

Didalam perkembangannya kita pernah mengenal berbagai kebijakan industri, seperti antara lain:

? Kebijakan industri subsitusi impor,

? Broad base export oriented industry

? Technology and Industrial Policies ? Industri Strategis

Politik dan peran para menteri, sangat menentukan baik konsep maupun strategi dan pelaksanaan kebijakan industri.

Pada akhir tahun 1980-an muncul sebuah konsep yang dibawa oleh BJ Habibie sebagai Menteri Ristek/KaBPPT, yaitu penguasaan dan pengembangan teknologi melalui proses industri, yang banyak dikenal dikalangan scholar sebagai Technology and Industrial Policies (TIPS). Sebuah konsep yang mengkaitkan pembangunan industri yang didasari alih teknologi, dengan strategi penguasaan teknologi dimasa depan. Pada masa itu reverse engineering dan alih teknologi menjadi kebijakan yang penting bagi negara-negara industri baru untuk mengejar ketertinggalannya dari negara maju. Konsep yang kemudian dikenal sebagai ?berawal dari akhir dan berakhir diawal?, dimulai sewaktu PT Nurtanio (sekarang PT Dirgantara Indonesia ? PT DI) didirikan pada tahun 1976, dimana tahap pertama dalam  konsep tersebut, yaitu memproduksi barang yang sudah ada di pasar yang dilaksanakan dengan mengadakan lisensi pembuatan pesawat terbang dan helikopter. Proses produksi melalui lisensi dilakukan dengan pendekatan ?progressive manufacturing plan?, sehingga kemampuan proses produksi dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Tetapi tentu dengan investasi yang besar, terutama dalam pengadaan permesinan dan pelatihan tenaga kerja. Pendekatan serupa kemudian diterapkan dibeberapa industri yang kemudian disebut dengan Industri Strategis. Ke-strategis-an industri-industri tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Pertama adalah strategis untuk kehidupan bangsa, yaitu industri peralatan transportasi, peralatan energi, komunikasi dan persenjataan. Kedua adalah strategis dalam proses, menguasai, dan mengembangkan teknologi didalam negeri.

Walaupun ditataran kebijakan, ditingkat kabinet, sepertinya kebijakan industri strategis ini berjalan tanpa hambatan, tetapi kenyataannya dilapangan dan kebijakan sektoral, kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi diantara menteri. Antara lain Menteri Perindustrian mengfokuskan kepada kebijakan untuk meningkatan kemampuan teknologi dalam perencanaan, engineering dan kemampuan pendirian pabrik (EPC-Engineering, Procurement, Construction), serta mendorong beberapa perusahaan konsultan dan engineering untuk dapat melaksanakan proyek secara turn key. Selain meningkatkan dan memberikan peluang seluas-luasnya kepada perusahaan engneering swasta, Departemen Perindustrian kemudian memprakarsai lahirnya BUMN PT Rekayasa Industri. Bersamaan dengan itu, Departemen Perindustrian kemudian mengembangkan program peningkatkan kemampuan workshop yang berada dilingkungan industri pupuk dan petrokimia untuk dapat memproduksi peralatan pabrik. Menteri Perindustrianpun menerapkan broad base industrial policy.

Kebijakan industri yang terkotak-kotak waktu itu, menyebabkan pencapaian yang tidak maksimal, sehingga sewaktu krisis melanda negara kita pada tahun 1998, hanya sebagian dari industri-industri tersebut yang mencapai kondisi take-off.

PENGELOMPOKAN INDUSTRI

Dalam beberapa kesempatan, saya menyampaikan bahwa dalam mengembangkan kebijakan industri perlu dibuat pengelompokan dengan pola pengembangan yang berbeda. Unuk itu pola pengembangan industri nasional dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu pertama industri dalam rangka pembentukan modal, kedua industri yang dikaitkan langsung dengan pembangunan sumberdaya manusia, dan ketiga adalah industri yang merupakan program keterkaitan antar industri dan / atau sektor ekonomi lainnya.

Industri Dalam Rangka Pembentukan Modal

Pembangunan industri yang mengandalkan nilai keunggulan komparatif yang terkandung dalam sumber daya alam yang kita miliki. Industri ini dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan hasil komoditi primer untuk dijadikan bahan baku, barang setengah jadi atau barang-barang konsumsi. Industri semacam ini dikembangkan baik untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Contoh : industri minyak dan gas bumi (termasuk LNG), industri hasil pertambangan, industri hasil kehutanan, industri hasil laut dan lain-lain.

Dalam rangka pemupukan dana pembangunan, industri yang bertujuan ekspor tersebut merupakan industri yang memegang peran penting dalam ekonomi kita. Oleh karena itu usaha-usaha pemilihan teknologi serta efisiensi produksi perlu terus dilakukan dan dikembangkan agar keunggulan komparatif yang dimilik oleh sumber daya alam tersebut dapat dikembangkan atau setidak-tidaknya dapat dipertahankan.

Teknologi yang diperlukan perlu dipilih dari teknologi yang paling mutakhir, efisien dan teruji.  Dalam hal ini masalah alih dan penguasaan teknologi bukan menjadi syarat yang penting.

Masalah:

? Masih terus terkotak-kotaknya ?penguasa? kebijakan dalam proses industri secara menyeluruh, seperti Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen ESDM, Departemen Perindustrian, dan Departemen Perdagangan. Interese dan fokus masing-masing penguasa, menghambat proses menuju industri hilir. Contoh: Gas Alam, Batu Bara, Sawit, Coklat/kakao, Biji Mete, Rumput Laut, Kayu, Rotan dll.

? Perubahan pasar dari komoditi primer menjadi produk intermediate atau produk akhir, tidak dipersiapkan dengan perluasan pasar yang tepat. Dominasi pembeli yang datang atau foreign buyer lebih menonjol daripada usaha eksportir.

? Peningkatan ekspor komoditi primer sering dikaitkan dengan pengamanan balance of payment ekonomi nasional.

? Tekanan negara-negara industri maju, agar kita tetap sebagai penghasil komoditi primer untk industri mereka.

Industri Yang Dikaitkan Dengan Pembangunan Manusia

Salah satu sumber daya yang kita miliki yang sekaligus juga menjadi tujuan pembangunan kita adalah sumberdaya manusia itu sendiri. Pembangunan industri yang didasarkan dan ditujukan untuk pengembangan sumber daya manusia ini, dapat dibedakan dari segi kedudukan dan fungsinya:

– Manusia sebagai konsumen.

Industri yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi industri semacam ini harus benar-benar memenuhi syarat bahwa jumlah dan kualitas yang memadai serta harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Contoh : industri pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

– Manusia sebagai tenaga kerja dan pelaksana proses produksi.

Industri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja (industri padat karya). Untuk mendorong dan memperluas lapangan kerja tersebut seyogyanya industri semacam ini perlu diberikan insentif. Setidak-tidaknya keringanan dapat diberikan kepada industri yang memerlukan investasi per tenaga kerja yang rendah.

Contoh : kelompok aneka industri baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor (foot loose industries), merupakan bagian dari regionalisasi dan globalisasi pemegang merek.

– Manusia sebagai pembawa teknologi.

Dalam rangka mentransformasikan bangsa dan negara kita menjadi negara industri, untuk itu perlu dikembangkan industri rekayasa dan manufaktur. Pengembangan industri yang dikaitkan dengan strategi transformasi industri dan teknologi. Industri semacam ini dikaitkan dengan program peningkatan ketrampilan dan penguasaan teknologi.

Penguasaan dan pengembangan teknologi merupakan upaya pembinaan manusia menjadi lebih terampil dan bermutu. Tetapi harus disadari bahwa penguasaan teknologi  ini bukan hanya membutuhkan tenaga terampil saja tetapi juga dana yang besar dan waktu.

Contoh: Industri alat pertanian, industri alat bangunan dan peralatan pabrik, industri kendaraan bermotor, kapal dan pesawat terbang, industri elektronika dan komunikasi (ICT), industri peralatan rumah tangga dan lain-lain.

Masalah:

? Keengganan pemilik teknologi dari luar negeri mengalihkan teknologinya.

? Pengusaha  dan investor kita masih berorientasi rent seeking.

? Masyarakat yang masih berorientasi barang atau merek luar negeri. Sistem pengadaan barang pemerintah kurang memihak produk dalam negeri, melainkan lebih mengutamakan transparansi (tender).

? Pasar dalam negeri memberikan peluang yang lebih besar kepada produk dan jasa buatan luar negeri.

 

Keterkaitan Antar Sektor Industri Dan/Atau Sektor Ekonomi Lainnya

Kebijakan Industri yang dibangun agar terjadi  keterkaitan antar sektor industri, atau keterkaitan dengan sektor ekonomi lainnya. Jadi yang diperlukan adalah kebijakan industri yang diperlukan untuk menutup mata rantai proses industri.

Contoh :

– Alumina: Peleburan aluminium di Asahan, karena tersedianya listrik yang murah, dan bahan baku alumina diimpor. Disisi lain bahan baku untuk alumina yaitu bauxit yang kita miliki diekspor. Jadi sebenarnya diperlukan industri produksi alumina, yang diperlukan untuk menutup mata rantai proses produksi.

– Iron pellet: Industri besi baja dikembangkan karena kita menggunakan proses direct reduction karena memiliki gas alam. Bisi besi yang berbentuk pellet diimpor. Disisi lain kita mengekspor pasir besi dan biji besi, yang sebenarnya bisa dijadikan pellet.

– Singkong ? ethanol ? bahan bakar pengganti bbm yang ramah lingkungan

– Industri gula dengan sektor pertanian tebu.  Perlu ada kejelasan hubungan antara petani tebu dan industri gula.

Masalah:

? Penguasa kebijakan yang terkotak-kotak, mempersulit kebijakan terintergrasi.

? Turunnya harga komoditi dipasar internasional, sering dibebankan hanya kepada petani.

? Industri produk antara kalau hanya ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri, belum mencapai keekonomiannya.

GLOBALISASI DAN KEMANDIRIAN

Globalisasi telah meningkatkan dinamika pertumbuhan dan perkembangan teknologi dan industri secara signifikan. Kita sudah harus lebih cermat melihat kedepan bagaimana posisi bangsa kita didalam persaingan global dibidang teknologi dan industri. Kita harus berani menentukan industri dan teknologi mana yang harus kita kuasai untuk mengamankan pembangunan dan kelangsungan bangsa dimasa depan? Dalam bidang industri dan teknologi yang mana kita harus mandiri untuk bisa sejajar berhadapan dengan negara-negara industri maju dengan posisi tawar yang baik? Teknologi dan industri itulah yang akan menjadi pilihan untuk diutamakan, atau menjadi prioritas.

Ada yang mengatakan bahwa dalam era globalisasi ini seolah-olah sudah tidak relevan lagi membicarakan kemandirian bangsa, yang perlu adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengamankan supply chain. Mungkin itu benar bagi negara-negara industri maju yang mempunyai posisi tawar yang baik dalam perdagangan dan diplomasi dunia. Tetapi keadaannya tentu berlainan bagi negara seperti kita. Oleh karena itu para pendahulu kitapun telah menetapkan berbagai jenis industri yang harus dikuasai oleh bangsa ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sudah saatnya juga sekarang ini kita menetapkan industri dan teknologi yang harus dikuasai bangsa Indonesia dimasa depan. Industri yang strategis.

Pendekatan klasik yang banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang, dengan jumlah penduduk yang banyak, dalam menentukan industri yang strategis, adalah dikuasainya industri dasar, baik logam maupun kimia, serta industri berat, alat konstruksi dan pertanian.

Industri besi dan baja kita, khususnya BUMN Krakatau Steel, sudah dimulai sejak Orla diteruskan sewaktu Orba dan sekarang. Peningkatan kapasitas yang sudah direncanakan sejak dekade yang lalu, tidak kunjung terealisasi. Lokasi antara kedekatan dengan pasar atau bahan baku, atau antara Banten dan Kalimantan terus diperdebatkan tanpa solusi. Demikian juga industri aluminium (smelter), masih dibayangi dengan tidak adanya keputusan mengenai pendirian produksi aluminia dari bauxit. Sedang disisi lain cadangan bauxit kita terus dikuras dan diekspor dengan meninggalkan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Logam dasar lainnya yang sangat penting adalah tembaga. Kitapun kelihatannya terlena dalam menguras kekayaan alam ini, tanpa adanya industri hilir yang memadai. Semoga kita waspada dengan kebijakan industri dasar berbasis gas alam dan batu bara, sebelum kedua kekayaan alam kita tersebut habis terkuras seperti minyak bumi tanpa penguasaan teknologi yang bisa menjadi andalan.

Industri alat berat seperti bulldozer, excavator, dan loader, merupakan industri yang memiliki proses produksi yang ?sama? dengan proses produksi kendaraan lapis baja. Selain itu diberbagai workshop industri petrokimia berkembang kemampuan yang cukup signifikan. Salah satu yang penting dari fasilitas yang dimilikinya adalah pengecoran (foundry) dan penempaan (forging) logam.

Industri besi baja, pengecoran dan penempaan, merupakan keperluan mutlak bagi negara yang telah menetapkan akan menjadi negara industri.  Dengan kemampuan desain dan engineering dapat ditumbuhkan industri-industri lainnya seperti alat pertanian, alat transportasi, peralatan konversi energi, serta mesin perkakas yang merupakan induk dari permesinan lainnya. Sedangkan industri dasar petrokimia sangat penting bagi kehidupan modern dengan meningkatnya peranan berbagai material baru yang dipergunakan dalam kebutuhan kita.

Bagi negara dengan geografi yang luas dan jumlah penduduk yang besar, menempatkan industri peralatan transportasi, konversi energi dan telekomunikasi sebagai industri strategis merupakan pilihan yang penting. Khususnya bagi negara kita, ketiga moda transportasi, yaitu darat, laut dan udara menjadi sangat mutlak, sehingga menempatkan industri tersebut menjadi industri prioritas merupakan keputusan yang tepat. Dengan penerapan TIPS pada masa yang lalu, dibidang teknologi dan industri peralatan transportasi laut dan udara, kita telah memiliki dan menguasai berbagai teknologi yang memadai. Hambatan utama adalah skala keekonomiannya, ekonomi kita pada saat ini belum dapat menyerap kapasitas yang terpasang, sehingga kerjasama regional dan pasar ekspor harus menjadi andalan. Hal inilah antara lain yang mendesak diperlukannya sebuah lembaga pembiayaan ekspor atau Export Credit Agency (ECA), dan sekarang lembaga keuangan ekspor ini sudah terbentuk.

Dalam tulisan saya pada waktu yang lalu, dengan perkembangan geo-politik sekarang ini hanya kemampuan nuklir dan roket jarak jauh, yang bisa membawa negara-negara adidaya untuk berunding dan duduk disatu meja, contoh Korea Utara, Pakistan, China, India dan Iran. Untuk Indonesia saya pernah menyarankan untuk meningkatkan kemampuan peroketan yang ada di LAPAN dan PT DI menjadi bagian dari prioritas yang harus ditingkatkan.

Dihampir semua negara, juga negara industri maju, intervensi pemerintah dalam proses pengembangan knowledge based asset ini diperlukan dan harus dilakukan. Memang porsinya berbeda, dan ini sangat tergantung dari prilaku para pebisnis dan pemilik modal. Kalau pebisnis dan pemodal masih banyak berorientasi dengan kegiatan ?rent seeking?, maka dibutuhkan bukan hanya intervensi pemerintah (dengan kebijakan), tetapi keterlibatan pemerintah dalam pengembangan knowledge based asset tersebut melalui ?special structured companies?, dalam hal kita adalah BUMN.

PENUTUP

Untuk menentukan kebijakan industri nasional tidaklah mudah, apalagi dalam keadaan ekonomi global yang sukar diprediksi. Pendekatan dengan berbagai metodologi dengan menggunakan pendekatan cluster untuk menentukan industri prioritas, pada saat ini akan mendapatkan hasil yang kurang akurat. Krisis yang masih berlangsung belum menunjukan arah equillibrium baru. Geopolitik global masih menunjukan pergerakan yang dinamis. Politik dalam negeri kita sendiri masih ditandai dengan tarik ulur arah politik ekonomi.

Apakah kita sebaiknya penentuan KIN menunggu selesainya Pemilu dan Pilpres?

Jakarta, 10 Februari 2009.