KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Oleh Rahardi Ramelan

PENERBIT Koperasi Jasa Profesi LPPN – Jakarta, 1997

Permintaan terhadap pelayanan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara udara, telekomunikasi, dan air bersih meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Untuk memenuhi permintaan jasa infrastruktur yang meningkat dengan cepat ini tidak mungkin dipenuhi hanya oleh pemerintah, terutama karena keterbatasan dana. Karena itu keikutsertaan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui pola kemitraan sangat membantu usaha menanggapi permintaan jasa infrastruktur tersebut.

Keikutsertaan swasta membutuhkan arahan dan peraturan yang memadai dalam rangka menjaga hakekat pelayanan infrastruktur yang mengutamakan kepentingan publik, dan pada saat yang sama dapat memberikan insentif sektor swasta untuk mendapatkan keuntungan yang memadai.

Buku ini telah membahas pola pemikiran program kemitraan tersebut. Munculnya sikap mendua antara mendapatkan pelayanan yang lebih baik disatu sisi dan disisi lain harus membayar prasarana umum yang seakan-akan menjadi prasarana yang dimiliki perusahaan swasta..

Berbagai jenis konsep dijelaskan. Sehingga bisa ditetapkan alternatif yang terbaik. Pengalaman negara2 lain dalam menjalankan program ini menjadi bahan pertimbangan yang penting dalam melaksanakan program kemitraan di Indonesia.

Beberapa pengalaman kita seperti dibidang air bersih, tenaga listrik, jalan tol dan telekomunikasi memberikan informasi mengenai proses pemilihan, penentuan dan pelaksanaan program kemitraan tersebut.

Dan terakhir bahwasanya diperlukan koordinasi kelembagaan dan cross-sectoral framework  serta cara penyelesaian perselisihan (dispute settlement).

RR