Capres dan Rakyat - Manusia dan Budaya (Bagian III)

Category : Opini
created by : Rahardi Ramelan
created on : 2009-04-22 00:00:00

---

Capres dan Rakyat
Manusia dan Budaya
(Bagian III)
Rahardi Ramelan

Hari-hari pasca pencontrengan pada Pemilu yang lalu, telah menggambarkan prilaku masyarakat kita lebih jelas. Sebagian besar masyarakat pemilih merasa semua sudah berlalu dan kewajiban politik sudah dilaksanakan. Pendukung fanatik partai politik atau caleg yang diperkirakan hasilnya meleset diluar dugaan atau tersisih, melakukan protes dan demo, bahkan dengan cara kekerasan. Praktisi politik saling tuding penyebab terjadinya, kagagalan, manipulasi dan kecurangan.
Penyelewengan proses pemilu terjadi hampir diseantero Tanah Air. Elite politik dan parpol terus bernegosiasi dan berancang-ancang mengumpulkan kekuatan untuk pertempuran berikutnya, yaitu pilpres. Janji dan kesepakatan antar partai politik sebelum pemilu, tidak mempunyai makna lagi. Peran KPU pun dipertanyakan. Sebetulnya, gambaran kecurangan, kecurigaan, dan kekerasan pasca pemilu, merupakan gambaran umum yang sudah lama terjadi dalam masyarakat kita. Bukan hanya pada pemilu. Tawuran antarkampung, antarkelompok dan antarsekolah semakin brutal. Mahasiswa demo dengan menghancurkan fasilitas sekolahnya. Wakil rakyat berdebat diluar batas kesopanan, dan pendukungnya merusak fasilitas publik. Apakah itu gambaran prilaku masyarakat kita yang sebenarnya? Sayangnya hanya capres Prabowo Subianto yang mengemukakan masalah jati diri dan martabat bangsa ini. Apa yang lain menunggu sampai pilpres?
Caleg yang gagal, terkena dipresi dan rumah sakit jiwa disiapkan. Ada juga caleg yang putus asa, kemudian melakukan bunuh diri, mungkin terlibat utang dan malu. Sepertinya hal itu biasa-biasa saja, jika dibandingkan kejadian ibu hamil bunuh diri, ayah membunuh istri dan anaknya, dan perempuan muda melahirkan di pos ronda, yang kita alami akhir-akhir ini. Apa sebenarnya yang terjadi pada bangsa ini?
Sudah lama ditengarai bahwa didalam masyarakat kita terjadi distrust yang dalam, baik secara horisontal maupun vertikal. Saling tidak percaya dan mencurigai. Bagi mereka yang terpojok, mengatasinya dengan cara melakukan kelicikan, kecurangan, penipuan dan kekerasan. Muncul pemikiran dari beberapa pakar, bahwa masalahnya terletak dalam budaya kita. Dikhawatirkan, kesemua itu bersumber pada gaya hidup modern, masalah ekonomi dan keuangan.

Mencari pemimpin
Salah satu kekecewaan para sosiolog dan budayawan adalah penempatan portofolio kebudayaan didalam Departemen Pariwisata dan Kebudayaan, sekarang ini. Secara kasat mata terjadi pengerdilan makna budaya, hanya sebatas ekpresi budaya. Puncaknya adalah perusakan situs Majapahit di Trowulan oleh pemerintah sendiri, hanya untuk membuat gedung Pusat Informasi Majapahit.
Di Beijing Street, Guangzhou, Tiongkok, peninggalan jalan kuno dilindungi kaca agar bisa diketahui masyarakat. Begitulah mereka menghargai dan menghormati pendahulunya. Bangga atas puncak kejayaan budaya bangsa, dan menjadi pembelajaran bagi generasi berikutnya. Sayangnya di Tanah Air kita, saat ini, banyak pemimpin yang menempatkan kebudayaan hanya pada kesenian dan kerajinan, atau sebagai peninggalan masa lalu.
Terjadinya distrust didalam masyarakat tidak ditanggapi secara benar dan mendasar. Justru dihadapi dengan cara membuat peraturan dan pengawasan berlapis yang ketat. Segala langkah dan pekerjaan diawasi dan dimonitor, dalam beberapa hal pembicaraan teleponpun disadap. Pada sisi lain, perkembangan ekonomi terus mempertajam batas antara lapisan masyarakat. Gesekan-gesekan semakin sering terjadi. Perlakuan hukum dan pelayanan publik yang berbeda, menimbulkan kebiasaan suap dan pemerasan. Ruang gerak untuk melakukan kritik dan koreksi yang sehat, dibatasi. Muncul berbagai jenis parodi politik di program televisi dan di panggung.
Keberhasilan memperjuangkan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari anggaran belanja pemerintah, harus diakui sebagai suatu kemajuan. Tetapi, sayangnya program ini tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja. Akibatnya lulusan SLTP dan SLTA masih banyak yang harus bekerja serabutan. Mereka tidak memanfaatkan pengetahuan yang mereka dapat di sekolah, melainkan mengandalkan ketrampilan dan kreativitasnya. Mereka bekerja untuk mempertahankan hidup. Sebuah pemandangan miris dan menyedihkan, terjadi dihampir setiap persimpangan jalan, anak kecil dan ibu yang menggendong bayinya mencari sesuap nasi dengan mengemis.
Dimanakah niali-nilai luhur kebudayaan kita? Bhineka Tunggal Ika hanya dijadikan slogan, kalau sedang dibutuhkan. Pancasila sudah jarang diucapkan, apalagi diterapkan dalam kehidupan. Budaya dan kesenian justru mulai dikotak-kotakan secara administratif oleh peraturan otonomi daerah.
Negara dan bangsa ini membutuhkan seorang pemimpin. Seorang presiden, sebagai Bapak Negara, bukan hanya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah. Presiden yang dapat mengangkat martabat bangsa di fora dunia, dan menegakkan jatidiri. Memperkokoh dan mengembangkan budaya bangsa dalam kebhinekaan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud sampai Rote, bukan hanya sekedar sebagai ungkapan politis dengan kata-kata dan pemanis, melainkan harus diartikan sebagai Indonesia bersatu dan berbudaya, yang harus kita tegakkan.
Capres harus keluar dari kungkungan partai politik dan koalisinya, dan harus menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Merekalah yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Pemilih akan terus mengamatinya dan menentukan pilihannya pada pilpres mendatang.
Dimuat di Suara Pembaruan 22 April 2009