APBN dan IMPOR

Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menyampaikan kekesalannya, dengan muka yang sangat marah, mengenai belanja negara baik APBN maupun ABPD yang masih dilakukan dengan barang hasil impor.

Beberapa Menteri yang kira-kira berkaitan dengan masalah tersebut hadir dalam acara tersebut, tanpa wajah bersalah.

Saya sangat mengerti kekesalan Presiden, bahwa anggaran yang dipakai tersebut adalah uang dari rakyat yang dikumpulkan dengan susah payah. Hampir semua rakyat Indonesia ikut membayar pajak, terutama dalam bentuk PPN yang terjadi dihampir semua transaksi.

Sejak tahun 2017 dengan Perpres Nomor 106, telah dibentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP. Lalu apa sebenarnya yang terjadi?

Mungkin barang/jasa yang diperlukan tidak ada dalam daftar yang tersedia. Apakah para pengguna anggaran memakai spesifikasi yang lain?Kemungkinan lainnya para pembuat produk membuat barang/jasa yang tidak memproduksi sesuai dengan yang dibutuhkan pemerintah.

Kalau kita menoleh kebelakang, dalam menghadapi peningkatan pemakaian produk dalam negeri , tahun 1984 pernah dibentuk Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah (Tim Keppres 10), dan juga penunjukan Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Kalau sampai Presiden menyampaikan kekesalannya, sebaiknya management dan pengelolaan pengadaan barang/peralatan pemerintah ditinjau kembali.

Seharusnya dengan dana yang tersedia dalam APBN/APBD ataupun di BUMN, produksi dalam negeri bisa digenjot. Masalahnya kita ini mau atau tidak mau (bukan Presiden), semua jajaran pemerintah.

Jakarta 6 Juli 2023