INDUSTRI MILITER dan TECHNO-IDEOLOGY

Oleh Ramelan

22 June 2021 - 07:17:02

4 menit

Akhir-akhir ini pentingnya industri militer dinegara kita menjadi topik pembicaraan yang meluas. Berbagai macam pendapat telah dilontarkan. Kunjungan Presiden SBY kebebeberapa negara telah membuka peluang kerjasama dengan negara-negara lain. Amerika Serikat telah mencabut embargo militer terhadap Indonesia. Tentu yang penting sekarang adalah menentukan langkah-langkah kedepan, atau yang sering disebut road map, bagaimana industri militer tersebut akan dikembangkan. Kita jangan lagi terperangkap dengan tawaran berbagai jenis “bantuan” dan pinjaman murah seperti fasilitas ekspor kredit (credit export). Karena pada dasarnya ekspor kredit yang dikaitkan dengan produk-produk industri dan teknologi, termasuk produk militer, tak lain untuk membantu industri negara industri maju menjual produknya.

Diakhir tahun 2003 BPPT telah menyelenggarakan diskusi dengan tema “Peran Industri Strategis Dalam Pertahanan Dan Kemandangirian Bangsa”. Dalam kesempatan tersebut terungkap bahwa krisis tahun 1965, maupun krisis tahun 1998, mengakibatkan terjadinya pembangunan teknologi yang terputus (disruptive technological development). Kenyataannya proses penguasaan teknologi, melalui lisensi, belum mencapai titik tinggal landasnya (take off), malah ada kesan bahwa proses dan investasi tersebut menjadi terbengkalai. Perang dingin sudah usai, kita harus pandai melihat keliling untuk mencari mitra yang paling tepat. Apakah itu makna yang dilakukan oleh Presiden SBY? Mudah-mudahan.

Techno-ideology
Kita harus belajar dari negara-negara berkembang yang telah berhasil mengembangkan industri militernya. Dalam mengembangkan industri militer ini, kita tidak dapat terlepas, bahwa satu bangsa harus memiliki “techno-ideology”, yang menjadi dasar bahwa bangsa ini memang sungguh-sungguh ingin menguasai teknologi dan industri. Strategi pengembangan industri dan penguasaan teknologi bukanlah kebijakan sesaat. Janganlah setiap pergantian pemerintahan kita melakukan “perombakan” tanpa dikaitkan pada “techno-ideology” yang kita sepakati. Sebuah kebijakan terpadu TIPS (Technology and Industrial Policies), yaitu kebijakan industri dan yang didasari dengan penguasaan teknologi. Ditahun 1970-1980, BJ Habibie, selaku Menristek/Ketua BPPT dan Ketua BPIS, menerapkan kebijakan TIPS tersebut, melalui kebijakan PMP (Progressive Manufacturing Plan) untuk produk-produk yang berdasarkan lisensi. Mencapai kemandirian dalam industri dan teknologi militer membutuhkan waktu yang panjang dan harus dilaksanakan berkelanjutan.

Industri startegis yang ada bisa tetap menjadi ujung tombak, seperti PT DI dan anak perusahaannya, PT PAL, serta PT PINDAD. Selain itu kita juga masih memiliki industri-industri baik BUMN maupun swasta yang cukup handal dan bisa menjadi modal yang kuat, seperti PT Texmaco, PT Pupuk Kaltim, PT Barata, PT BBI dan masih banyak yang lain.

Pengalaman negara-negara lainnya, menunjukkan bahwa untuk mendukung industri militer ini, diperlukan dukungan dan basis yang kuat dari industri dasar, terutama industri dasar logam. Selain industri logam dasar untuk long and flat steel product, seperti PT Krakatau Steel, kita memerlukan dukungan kuat dari industri dan kemampuan pengecoran (casting/foundry) dan tempa (forging). Embrio teknologi ini sudah ada dibeberapa perusahaan baik BUMN maupun swasta yang membutuhkan perhatian lebih besar. Demikian juga industri kimia dasar, yang dapat mendukung keperluan pengembangan bahan pendorong roket (propellant) dan bahan peledak (explosive).

Techno-nationalism
Suatu pekerjaan yang besar dan berat harus kita hadapi, bukan saja oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat. Inilah biaya yang harus pikul untuk mencapai kemandirian bangsa. Untuk menjadi satu bangsa yang akan diperhitungkan dalam percaturan dunia. Saat ini kita ditanah air menghadapi keadaan yang serba sulit, banyak masalah penting yang harus diselesaikan. Tapi ada diantaranya yang harus segera diatasi. Melihat kedepan, masyarakat khususnya masyarakat industri dan teknologi, dihadapakan pada situasi yang “blur”. Situasi yang menyebabkan penglihatan kedepan terhalang oleh kabut yang membias, remang-remang, seolah-olah kita mengidap penyakit rabun. Tidak adanya kebijakan industri yang jelas. Dalam keadaan demikian, kita membutuhkan pemimpin yang memiliki techno-nationalism yang kuat. Pemimpin yang mempunyai pandangan yang jernih, terlepas dari interese partai politik ataupun golongan. Pemimpin yang dapat membawa bangsa Indonesia melangkah kedepan, menguak kabut penghalang, dalam menghadapi situasi yang “blur”.

Dalam keterbatasan pendanaan, kebijakan counter purchase dan offset yang pernah diterapkan dalam pengadaan produk teknologi tinggi, yang dikaitkan dengan perkembangan industri dan teknologi sejenis ditanah air, perlu dijalankan lagi. Produk-produk dalam negeri yang dikembangkan, harus menjadi “national champion”. Untuk industri militer ini, TNI dan Kepolisian, menjadi faktor penentu, dalam mengutamakan produk dalam negeri. Industri dan teknologi hanya bisa maju dan berkembang, kalau ada pemakainya. Kita wajib mendukung dan mempertahankan “national champion”. Kita semua harus menjadi techno-natiolasit yang loyal dan setia. Bersama kita bisa! Semoga.

LP Cipinang, Akhir Nopember 2005.

Beri balasan

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom bertanda * harus diisi





Artikel Lainnya